// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Dalam rangka menyempurnakan bisnis proses penerbitan sertifikat mutu produk perikanan, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Proses Bisnis Pelayanan Health Certificate (HC) Mutu, di Hotel Dalton Makassar, Kamis (23/11/2023).
Dibuka Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BPPMHKP, Dr.Ir. Woro Nur Endang Sariati, MP.
Sebagaimana diketahui, pelayanan publik merupakan cermin birokrasi pemerintahan dan menjadi kebutuhan dasar bagi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karenanya, Woro berharap Forum Konsultasi Publik dapat menampung masukan berbagai kalangan masyarakat dalam penyempurnaan bisnis proses penerbitan HC mutu.
Hadir dalam kegiatan tersebut, instansi terkait baik pemerintah Kota Makassar maupun Provinsi Sulsel juga pusat, pelaku usaha, asosiasi, dan media.
Menghadirkan dua narasumber yakni Tim Kerja Sertifikasi Mutu Produk Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP, Dr. Tri Handayani dengan materi tentang “Restrukturisasi dan Transformasi Kelembagaan BPPMHKP”. Kemudian narasumber kedua, Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat BPPMHKP, Surya Kusbiandany dengan materi Proses Bisnis Penerbitan Health Certificate di BPPMHKP.
Woro berharap, forum konsultasi publik, BKIPM Makassar dapat menyempurnakan standar pelayanan dengan memperhatikan masukan dari stakeholder kelautan dan perikanan.
Dikatakan, penyelenggaraan pelayanan publik diatur Undang-undang 25/2009. Di mana pengaturan ini bertujuan memberi kepastian hukum, batasan dan hubungan jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga terwujud kinerja pelayanan publik berkualitas, efektif, efisien dan transparan.
“Konsultasi Publik Proses Bisnis BPPMHKP, penting dalam rangka menghimpun masukan, saran, aspirasi dan harapan pelaku usaha dan pihak terkait serta pemangku kepentingan mengenai proses bisnis pelayanan.
“Ini bentuk komitmen BPPMHKP untuk terus memberikan pelayanan prima yakni pelayanan terbaik sesuai harapan dan tuntutan masyarakat,” ujarnya.
Plh. Kepala Balai Besar KIPM Makassar, Karwit menyebutkan, pelayanan publik saat ini telah bertransformasi lebih adaptif sesuai tatanan normal baru. Tidak lagi berinteraksi langsung tetapi online.
Dikatakan, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan produksi perikanan sangat besar dan menjadi hub ekspor komoditi perikanan di Wilayah Timur Indonesia. Selama semester I – 2023, volume ekspor komoditi perikanan Sulawesi Selatan, 88.657 ton dengan nilai ekonomi Rp3,9 triliun.
Berbagai jenis komoditi perikanan yang diekspor dari Sulawesi Selatan utamanya rumput laut, karaginan, udang vannamei, tuna, gurita dan lainnya.
“Diekspor ke 40 negara di seluruh dunia, termasuk diantaranya adalah China, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Perancis,” ujarnya.
Untuk itu, Forum Konsultasi Publik menjadi penting untuk memberikan masukan kepada BPPMHKP sebagai penyedia layanan sehingga mampu bersinergi dan terjadi percepatan pelayanan kepada pengguna jasa.
Berbagai masukan dari masyarakat ditampung pada kegiatan ini yang dituangkan dalam berita acara konsultasi publik serta ditandatangani bersama. Diharapkan Forum Konsultasi Publik ini dapat menghasilkan proses bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP.
*/Editor : BaIi Putra
