// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — Untuk tahun 2018 Presiden Joko Widodo telah meminta anggaran untuk KPR subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilipat gandakan menyusul tingginya kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.
Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017, anggaran FLPP tahun 2017 sebesar Rp 3,1 triliun. Dengan tambahan anggaran itu, harusnya tahun 2018 rumah bagi MBR realisasinya bisa 1 juta lebih. Akankah warga MBR di wilayah Indonesia Timur “kecipratan” lebih besar?
“Insya Allah, kami (PT Sarana Multigriya Finasial atau SMF) tahun depan akan memberi perhatian lebih besar penyaluran dana FLPP bagi warga yang ingin punya rumah murah dan layak huni di wilayah Indonesia Tengah dan Timur,” ujar Ananta Wiyogo, Dirut PT SMF, disela-sela BPD Gathering, Selasa (21/11/2017), di Makassar.
Bahkan BUMN dibawah Kementerian Keuangan itu berjanji akan memberi porsi alokasi dana KPR subsidi rumah dengan skema FLPP bagi MBR yang lebih besar di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. “Apalagi pemegang saham tidak tanya berapa laba, tapi kemana sebarannya. Apa sudah merata ke timur Indonesia?” ungkap Heliantopo, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF dalam workshop jurnalis untuk percepatan sejuta rumah, 20-21 November 2017, di Makassar
FLPP merupakan fasilitas untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (MBR) baik yang berpenghasian tetap maupun tidak tetap. Tingginya animo masyarakat yang tidak mampu untuk memiliki rumah ternyata ditanggapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memberikan KPR FLPP. Masyarakat bisa memperoleh bantuan uang mua rumah Rp 4 juta per rumah dan bunga KPR yang terjangkau dengan periode 15-20 tahun. / Mohamad Rusman
