BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Hingga Mei 2026, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp21,98 miliar. Angka ini mengalami penurunan sebesar 12,45 persen secara tahunan (yoy).
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sulseltrabar, Nandang Supriyadi di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, belum lama ini.
Dikatakan Nandang, PNBP Barang Milik Negara (BMN) berkontribusi dominan untuk PNBP di Sulsel dengan persentase mencapai 66,9 persen. Sementara lainnya, merupakan kontribusi dari PNBP Lelang sebesar 32,1 persen, dan PNBP Piutang Negara 0,4 persen.
“Realisasi PNBP dari pengelolaan BMN Rp14,63 miliar atau baru sekitar 28,02 persen dari target 2026. Secara tahunan, angka ini menurun 3,26 persen dari realisasi periode sama 2025, Rp15,48 miliar,” sebut Nandang.
Sementara realisasi PNBP dari pengurusan piutang negara Rp81,18 juta atau tumbuh 104,68 persen secara tahunan. Di mana, realisasi pada periode sama 2025 sebesar Rp22,4 juta.
Realisasi PNBP dari pelayanan Lelang Rp7,16 miliar atau turun 46,95 persen dibanding periode sama 2025 sebesar Rp13,51 miliar.
Pada kesempatan, Nanda menyebutkan nilai BMN di Sulsel hingga Mei 2026 mencapai Rp246,46 triliun atau sekitar 3,5 persen dari total BMN nasional Rp6.956 triliun. BMN tersebut berupa tanah senilai Rp180,89 triliun, bangunan Rp17,77 triliun, peralatan dan mesin Rp8,01 triliun, jalan irigasi dan jaringan Rp29,86 triliun, konstruksi dalam pengerjaan Rp7,44 triliun, serta aset tetap lainnya dan aset tak berwujud Rp1,67 triliun.
Ada lima Kementerian/lembaga dengan nilai BMN terbesar di Sulsel hingga Mei 2026 diantaranya Kemen PU, Kemen Han, Kemen Hub, Polri, dan Kementan.
Bali Putra
