// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, di ruang Mamminasata, Gedung Bapelitbangda, Kompleks Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (27/12/2023).
Rapat tersebut dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulawesi Selatan.
Pada rapat itu, Muhammad Arsjad mengatakan rapat ini dilaksanakan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang RPJPD Sulsel periode 2005-2025 yang akan berakhir pada 2025 mendatang. Sehingga setahun sebelumnya, yakni tahun 2024 sudah harus dipersiapkan untuk menjadi RPJPD periode 2025-2045.
Dengan demikian, Muhammad Arsjad meminta kepada para OPD untuk dapat mencermati dan mengkaji dengan baik setiap data yang menjadi pembahasan dalam rancangan awal RPJPD ini.
Menurutnya, pembahasan ini sangat strategis karena terkait dengan perencanaan pembangunan Sulawesi Selatan untuk 20 tahun mendatang. Untuk itu, dalam pembahasannya perlu dilakukan klarifikasi terhadap setiap masalah dan indiktornya dari pelaksanaan evaluasi RPJPD periode 2005-2025.
“Ini sangat strategis bukan hanya ditandatangani tapi prosesnya klarifikasi, apakah sudah sesuai masalahnya, indikator, targetnya. Butuh pencernaan, butuh analisa karena ini dokumen 20 tahunan. Jika tidak dilaksanakan dengan baik maka tidak akan optimal hasilnya,” ucapnya.
Muhammad Arsjad juga menegaskan, dalam proses pembahasan RPJPD periode 2025-2045 ini, pelaksanaan RPJPD periode 2005-2025 harus menjadi bahan evaluasi terkait apa saja yang akan menjadi target pembangunan Sulawesi Selatan yang akan dikerjakan untuk 20 tahun kedepan.
Terlebih lagi, lanjutnya, RPJPD ini akan menentukan kemajuan Sulawesi Selatan sehingga harus direncanakan dengan baik, dan ini akan menjadi acuan juga bagi para gubernur yang nantinya akan memimpin Sulawesi Selatan melalui visi misinya.
“Ini harus jauh lebih baik karena patron kita, kiblat kita kedepan yang akan menentukan Sulawesi Selatan seperti apa kedepan. Ini dasarnya semua calon gubernur dalam menyusun visi misi dan ini akan menjadi referensi calon gubernur. Ini bukan dokumen yang mudah, mungkin secara prosedur sudah kita lakukan tapi substansi datanya harus di cermati dengan baik apa yang menjadi masalah kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Arsjad pun meminta kepada seluruh OPD agar membantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Sulsel dalam memenuhi data yang dibutuhkan.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bapelitbangda Sulawesi Selatan Andi Bakti Haruni dalam paparannya mengungkapkan, untuk penyusunan RPJPD Sulawesi Selatan, Pemprov mengangkat visi misi ‘Sulawesi Selatan Maju, Mandiri, Berkelanjutan’. Ia mengatakan, RPJPD ini mengacu pada 17 arah kebijakan, 8 misi, dan 45 indikator sasaran.
Arah kebijakan strategis yang masuk ke dalam RPJPD ini, katanya, diantaranya terkait transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, dan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
“RPJPD ini jadi dokumen yang strategis yang harus disiapkan pemerintah daerah sebagai rujukan program jangka menengah dan jangka pendek kedepan. Kita harus bergerak atau berpijak pada realitas. Kondisi kita dicerminkan pada bentuk permasalahan dan isu strategis yang telah kita hadapi dan akan kita hadapi,” ujarnya.
Dalam pembahasan RPJPD ini, Bakti meminta agar tim penyusun mampu merumuskan permasalahan yang sedang dihadapi Pemprov Sulsel saat ini dan memperkirakan masalah yang kemungkinan akan ditemui pada masa mendatang. (*)
