BISNISSULAWESI.COM, TAKALAR – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan (LJK), OJK menggelar kegiatan edukasi keuangan menyasar masyarakat umum, petani, dan nelayan di Kabupaten Takalar.
Kegiatan dilaksanakan di dua lokasi yakni Kecamatan Polongbangkeng Timur, dan Kecamatan Mappakasunggu, Selasa dan Rabu (20-21/01/2026).
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muclasin menyebutkan, edukasi keuangan merupakan implementasi program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor LJK dan pemerintah daerah. Sinergi ini merupakan komitmen bersama dalam memperluas akses serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang aman, legal, dan bermanfaat.
“Kami ingin mengedukasi masyarakat agar mereka paham terhadap pengelolaan keuangan yang sehat, mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bijak, serta mengenali risiko keuangan yang kerap mereka hadapi, utamanya petani dan nelayan,” ujar Muchlasin.
Ia mengatakan, materi yang diberikan meliputi pengenalan OJK, perencanaan keuangan keluarga, kewaspadaan terhadap praktik keuangan ilegal, serta pengenalan produk perbankan dan jasa keuangan lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola keuangan secara berkelanjutan.
Di Kecamatan Polongbangkeng Timur, kegiatan diikuti masyarakat dan kelompok tani. Memperoleh pemahaman praktis mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang ideal agar mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang untuk mempersiapkan dana masa depan serta informasi terkait layanan keuangan digital yang mendukung kemudahan transaksi dan penyimpanan dana.
Sementara itu, di Kecamatan Mappakasunggu, menyasar masyarakat pesisir dan nelayan. Edukasi difokuskan pada pengelolaan pendapatan yang bersifat tidak tetap, pentingnya pencatatan keuangan sederhana, serta pengenalan berbagai jenis fasilitas pendanaan dan perlindungan keuangan yang tersedia dari lembaga keuangan formal yang aman dan terpercaya.
“Sebagai bentuk nyata peningkatan inklusi keuangan, juga dilakukan penyerahan dan fasilitasi akses terhadap produk keuangan formal kepada masyarakat yaitu kredit usaha rakyat (KUR),” tambah Muchlasin.
Dengan penyerahan KUR, diharapkan dapat mendorong masyarakat mulai memanfaatkan layanan keuangan formal secara aktif sesuai kebutuhan dan kemampuan.
Editor: Bali Putra
