Perkuat Keamanan Informasi, Diskominfo Makassar Libatkan Badan Siber dan Sandi Negara

209

BISNIS SULAWESI, MAKASSAR – Menyusul rentannya kebocoran informasi di era digital ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar melakukan berbagai upaya perlindungan.

 

Salah satunya dengan menggelar bimbingan teknis pengembangan sandi, terkait penerapan dan penilaian mandiri indeks keamanan informasi yang digelar selama dua hari di Hotel Aerotel Smile Makassar, Senin – Selasa (1-2/3/2019).

 

Pada kegiatan ini, tampil memberikan materi dari Badan Siber dan Sandi Negara, Kepala Bidang Persandian, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

“Salah satu instrument bagi kami untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di setiap organisasi atau pemerintah daerah, yakni  indeks keamanan informasi (KAMI). Perangkat ini memberikan gambaran kondisi kesiapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi di setiap daerah,” ujar Mohammad Nur Afif.

Menurutnya, Indeks KAMI bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penguasaan sumber daya, tentang pentingnya manajemen informasi dalam menjaga kelancaran dan keberlangsungan layanan publik, serta memetakan profil resiko keamanan informasi secara umum.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Yulianus Sonda saat tampil berbicara, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar selalu pemda pertama di Sulawesi Selatan, yang melakukan inisiatif audit keamanan informasi.

“Kami mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemkot Makassar. Mudah-mudahan pemda lain segera menyusul, mengingat pentingnya sistem pengamanan informasi di era pelayanan digital ini,”ujarnya.

Bimtek pengembangan sandi diikuti oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah lingkup kota Makassar. Kegiatan ini di buka oleh Staf ahli bidang ekonomi,keuangan dan pembangunan, A.Ahmad Kafrawi.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Ichwan Jacob berharap, kegiatan ini semakin meneguhkan sistem keamanan data dan informasi, sebagai aset penting pemerintah kota Makassar, dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh warga kota Makassar.

Baca Juga :   Komisi D DPRD Makassar Gelar RDP Bahas PPDB