// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pj Ketua TP PKK Sulsel, Sofha Marwah Bahtiar, memimpin rapat evaluasi bersama cakupan imunisasi melalui Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) Sulsel 2023, Senin (30/10/2023).
Sofha Marwah mengatakan, pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Apabila suatu saat terpapar penyakit tersebut, akan kebal atau hanya alami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
Dalam dua tahun terakhir (2021-2022), Sulsel meraih prestasi di posisi pertama tingkat nasional dalam hal cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Ia berharap, semua anak di Sulsel mendapat hak imunisasi dan dapat mempertahankan posisi IDL tahun ini.
“Pencatatan dan pelaporan kegiatan imunisasi rutin telah berbasis elektronik, yaitu menggunakan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), sehingga cakupan imunisasi rutin dapat dilihat berdasarkan inputan yang masuk kedalam aplikasi tersebut,” ungkapnya.
Sampai tanggal 27 Oktober 2023, jelas Sofha Marwah, cakupan IDL Sulsel sudah mencapai 76.10% dan angka ini masih dibawah target bulan Oktober 2023 yaitu 83.3%. Cakupan ini juga menempatkan Sulsel turun ke posisi ketiga di tingkat nasional setelah Provinsi DKI Jakarta dan Banten.
“Saya sebagai Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat kepada Ketua TP PKK Kabupaten/Kota untuk bersama-sama meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan utamanya pada baduta,” ujarnya.
Pada saat surat tertanggal 18 Oktober 2023 tersebut dikirim ke Kabupaten/Kota, ungkap Sofha Marwah, belum ada satu Kabupaten/Kota pun yang telah mencapai target cakupan Imunisasi Baduta Lengkap di Bulan Oktober. Namun pertanggal 27 Oktober 2023, telah ada kabupaten yang mencapai Imunisasi Baduta Lengkap yaitu Kabupaten Pinrang.
Sementara secara umum, ada tujuh kabupaten seperti Sidrap, Soppeng, Bantaeng, Pangkep, Bone, Pinrang dan Takalar telah mencapai target IDL di bulan Oktober yaitu 83.3%.
“Hal ini tentunya memberikan semangat kita semua untuk semakin terpacu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, salah satunya dengan memberikan hak mereka untuk mendapatkan Imunisasi,” imbuhnya.
Lebih jauh Bunda PAUD Sulsel ini mengatakan, dalam upaya melindungi anak-anak dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan sebagai komitmen TP PKK dalam bidang Kesehatan, semua perlu terjun langsung, saling bahu membahu dengan Dinas Kesehatan, Mitra Pembangunan, TNI/Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi dan Kemasyarakatan dan seluruh stakeholder dalam masyarakat, untuk ikut memantau dan memastikan pelaksanaan Imunisasi melalui mobilisasi orang tua/pengasuh untuk datang ke posyandu dan pos-pos imunisasi dengan begitu kita dapat memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi.
“TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra pemerintah menaruh perhatian besar dalam mensukseskan Imunisasi di Sulawesi Selatan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, kesadaran para orangtua untuk melakukan imunisasi pada anak-anak tentunya harus diawali dengan pemahaman yang benar mengenai imunisasi, dan ini menjadi tantangan bersama. Informasi yang benar harus diperoleh dari sumber yang benar dan terpercaya, sehingga semua tidak mudah untuk dipengaruhi oleh beragam hoax yang sangat mudah diakses dari media sosial.
“Saya menghimbau kepada TP PKK se Sulawesi Selatan agar tidak henti-hentinya memberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya imunisasi kepada orang tua anak maupun masyarakat umum. Hal ini bisa kita wujudkan melalui penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat di setiap kegiatan PKK,” ujarnya.
“Kita juga perlu menggerakkan kader-kader PKK dalam menjangkau semua sasaran imunisasi dan mengajak orangtua/pengasuh untuk datang membawa anaknya ke Posyandu dan pos-pos imunisasi. Kita juga bisa melakukan inovasi-inovasi untuk menggerakkan sasaran agar datang untuk mendapatkan imunisasi,” pungkasnya.
Rapat ini diikuti Ketua TP PKK Kabupaten/Kota atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kepala Bidang P2P Dinkes Sulsel, Kepala Bidang P2P Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas Kabupaten/Kota, Pengelola imunisasi dan Korim Kabupaten/Kota, WHO dan UNICEF. (*)
