// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Penerimaan pajak hingga 31 Desember 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencapai Rp13,3 triliun atau 103,88% dari target Rp12,88 triliun. Angka ini tumbuh 4,6% (yoy).
Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Supendi saat konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (30/01/2024).
Konferensi pers berlangsung di GKN Makassar, juga menghadirkan Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Wahyu Harmono, Kepala Bidang DP3, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio, Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data, Kanwil DJBC Sulbagsel, Stefanus Palinggi dan Kepala Seksi Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bertua
PPN dan PPnBM tumbuh siginifikan 22,48%, dengan realisasi Rp6,48 triliun dari target Rp5,82 triliun. Disebabkan efek pertumbuhan ekonomi semakin baik, peningkatan harga komiditas dan penyesuaian tarif PPN 11%.
PBB P5L juga tumbuh 25,55%, sedangkan jenis penerimaan lain menurun dibanding tahun sebelumnya.
Penerimaan pajak, utamanya ditopang Sektor Administrasi Pemerintahan, Perdagangan, Pertambangan, Industri Pengolahan dan Transportasi.
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) meluncurkan program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) Merdeka 78 untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Program pengurangan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang 31 Desember 2023.
“Hingga 31 Desember 2023, terdapat pengurangan sanksi PSA Rp10,2 miliar dan Rp42,90 miliar PSA dalam proses,” ujar Supendi.
Dari sisi penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulsel mencapai Rp359,74 miliar atau 120,91% dari target penerimaan 2023 Rp310,52 miliar. Peningkatan penerimaan bea dan cukai dipengaruhi kebijakan penyesuaian tarif CHT, peningkatan produksi kakao ekspor dan kontribusi Palm Kernel Shell serta realisasi impor gula (raw sugar).
Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data, Kanwil DJBC Sulbagsel, Stefanus Palinggi menyebutkan, penerimaan cukai Rp109,43 miliar, meningkat 6,18% (yoy) untuk cukai MMEA, sedangkan cukai HT berada pada kinerja positif dengan growth 33,15% (yoy).
“Meski target penerimaan cukai 2023 dari APBN sangat menantang, namun dapat dicapai dengan upaya ekstra salah satunya optimalisasi Ultimum remidium,” ujarnya.
Bea Masuk (BM) saat ini mencapai Rp214,22 miliar. Komoditi raw sugar menyumbang Rp117,38 miliar sepanjang 2023. Meski terjadi hambatan produksi akibat sulitnya pasokan air bersih di awal Q4, namun kontribusi raw sugar untuk penerimaan BM tetap optimal dengan growth 7,76%. Impor insidentil dari komoditi beras cukup mendongkrak penerimaan BM di 2023 sebesar Rp21,15 miliar.
Penerimaan Bea Keluar hingga Desember 2023 mencapai Rp36,10 miliar, terdiri dari bea keluar kakao Rp29 miliar dan ekspor Palm Kernel Shell Rp7,1 miliar.
Editor : Bali Putra
