// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyesuaian anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2023. Mengacu pada kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD Sulawesi Selatan.
Itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad saat membacakan Pengantar Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan, Kamis (21/09/2023).
“Pada Rancangan Perubahan APBD 2023, dilakukan penyesuaian dipengaruhi perubahan asumsi dan proyeksi baik pada sisi Pendapatan maupun Belanja Daerah yang mengacu pada kondisi terkini maupun adanya perubahan regulasi perundang-undangan. Diantaranya terkaitan tahapan Pemilihan Umum,” ucapnya.
Pemprov Sulsel berkomitmen menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses pemilihan umum sesuai arahan Pemerintah Pusat. Di mana, Pemprov Sulsel mengalokasikan 40 persen anggaran kepada penyelenggara dan telah dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD 2023.
berkaitan dengan gambaran rancangan perubahan APBD yang diajukan Pemprov Sulsel, rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah secara akumulatif diproyeksikan sebesar Rp10,13 triliun lebih yang terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp5,75 Triliun lebih, mengalami penyesuaian sebesar Rp44,6 miliar lebih atau 0,8 persen dari target APBD Pokok.
Kemudian pada sektor Pendapatan Transfer direncanakan Rp4,36 triliun lebih, naik Rp44,86 miliar lebih atau 1,04 persen dari target APBD Pokok. Pada sektor lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp11,2 miliar lebih, naik 18,24 persen dari target APBD Pokok Rp1,73 miliar.
Andi Muhammad Arsjad menjelaskan, berdasarkan perubahan asumsi dan kebijakan dalam Perubahan APBD tersebut, tentunya berimplikasi terhadap penyesuaian belanja daerah, di mana perioritas Belanja Daerah masih fokus pada upaya pemulihan ekonomi daerah dalam rangka mendorong akselerasi percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pemprov Sulsel merencanakan target Belanja Daerahyang terdiri dari anggaran untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan total sebesar Rp10,116 triliun lebih.
“Untuk pembiayaan daerah, pada penerimaan pembiayaan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp119,55 miliar,” jelasnya.
Untuk pengeluaran pembiayaan, dialokasikan Rp136,50 miliar digunakan untuk menutup selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan yang merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Rp134 miliar serta penyertaan modal kepada BUMD Rp2,5 miliar.
Andi Muhammad Arsjad mengajak semua jajaran eksekutif dan legislatif menyamakan persepsi dan langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan di Sulsel menyongsong pesta demokrasi dengan daya dukung APBD yang optimal. (*)
