BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pemerintah menyalurkan sekitar Rp2,9 triliun fasilitas likuid pembiayaan perumahan (FLPP) untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), dengan sebanyak 23.255 unit rumah pada 2025.
FLPP berdampak di 22 kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota di Sulsel. Ada dua kabupaten/kota yang tidak menerima FLPP tersebut, yakni Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.
“Harga tanah di Tana Toraja, dan Toraja Utara sangat tinggi. Sehingga tidak memungkinkan untuk membangun unit rumah subsidi di dua kabupaten itu,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, Supendi di Gedung Keuangan negara (GKN) II Makassar, Senin (26/01/2026)
Selain FLPP kata Supendi, belanja pemerintah pusat yang juga berdampak langsung ke daerah diantaranya penyaluran program Makan Bergizi Gratis(MBG) kepada 1.477.131 penerima manfaat melalui 588 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Kemudian, penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.225 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 863 permohonan proposal bisnis.
Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur pada sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya.
Serta, realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan, dan penyaluran tunjangan profesi guru sebesar Rp3,43 triliun.
“Menutup 2025, APBN terbukti menjadi instrumen yang bekerja, responsif, dan berpihak pada rakyat,” jelas Supendi.
Dengan fondasi fiskal yang semakin kuat dan sinergi pusat-daerah yang terus berjalan, pemerintah optimistis melangkah ke 2026, untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Bali Putra
