// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pasalnya, hingga saat ini, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulsel, terlihat dari besarnya kontribusi dana Transfer ke Daerah (TKD).
Hal itu terungkap pada Diseminasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara hingga 30 Juni 2024 di Gedung Keuangan Negara (GKN), Kamis (25/07/2024 yang dihadiri Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Supendi, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw, Kepala Bagian Umum, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Moch. Fajar Adcha, Regional Microbanking Head, BRI Regional Makassar, Ekwan Darmawan dan mahasiswa/i dari universitas di Makassar.
Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Supendi menyebutkan, belanja TKD Sulsel hingga Juni 2024 terealisasi Rp15,47 triliun atau sebesar 48,66% dari pagu. Angka ini meningkat 11,38% (yoy). Realisasi belanja TKD utamanya dipengaruhi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Insentif Fiskal.
Pada April dan Mei 2024 terjadi akselerasi pada penyaluran DAU sehingga keseluruhan TKD tumbuh positif 11,38% setelah bulan sebelumnya terkontraksi tipis.
“Besarnya kontribusi TKD menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar Supendi.
Menurutnya, Pemda Sulsel kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan yakni dengan menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah. Hingga 30 Juni 2024, PAD Sulsel mencapai 30,83% atau sebesar Rp4,49 triliun. Angka ini belum menjadi yang dominan sebagai penyumbang Pendapatan Daerah Sulsel.
Di mana, hingga 30 Juni 2024 pendapatan daerah sebesar Rp19,99 triliun (tumbuhan 9,51% – yoy), masih didominasi dari Pendapatan Transfer (Pusat dan Antar Daerah) mencapai 45,01% atau sebesar Rp15,47 triliun. Baru kemudian disusul PAD 30,83% atau Rp4,49 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 7,39% atau Rp32,53 miliar.
Dari sisi Belanja Daerah, hingga 30 Juni 2024 terealisasi Rp14,37 triliun, didominasi Belanja Operasi sebesar 34,18% atau Rp11,84 triliun, disusul Belanja Modal 10,72% atau Rp790,95 miliar, Belanja Tidak Terduga 7,13% atau Rp10,23 miliar dan Belanja Transfer Rp29,20% atau Rp1,73 triliun.
Editor : Bali Putra
