BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pagu anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 2026 berkurang menjadi Rp22,0 triliun dari Rp24,6 triliun pada 2025. Berimbas terpangkasnya pagu anggaran untuk belanja barang dan belanja bantuan sosial (bansos).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, Supendi menyebutkan, pagu anggaran untuk belanja barang pada 2026 berkurang sebesar Rp3,2 triliun menjadi Rp7,1 triliun dari Rp10,3 triliun pada 2025. Sedangkan pagu anggaran belanja bansos berkurang Rp76,7 miliar menjadi Rp25 miliar dari 101,7 miliar pada 2025.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi belanja barang mencapai Rp150,1 miliar atau sekitar 2,10 persen dari pagu Rp7,1 triliun. Diantaranya untuk belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 725 satuan kerja (Satker) di 48 kementerian/lembaga di Sulsel. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan periode sama 2025 sebesar 0,83 persen.
Sedangkan belanja bansos, belum ada realisasi sama sekali sepanjang januari 2026. Sama halnya dengan periode sama 2025.
“Pagu belanja bansos itu berupa Program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP,” kata Supendi di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (25/02/2026).
Dikatakan Supendi, pengurangan signifikan belanja bansos dikarenakan sudah mulai berjalannya sekolah rakyat yang notabena ditanggung penuh negara. Sehingga anggaran bansos yang tahun lalu dianggarkan untuk PIP dan KIP, tidak lagi dianggarkan untuk mereka yang sudah mengenyam pendidikan di sekolah rakyat. Di Sulsel sendiri, sudah ada 16 dari 15 sekolah rakyat yang ditargetkan pada 2025.
“Namun demikian, belanja bansos ini dominan untuk pendidikan. Sementara kita tahu, tahun ajaran berjalan di rentang Juli hingga Juni tahun berikutnya. Bisa jadi, akan ada penambahan (pagu belanja bansos, red) di semester 2,” jelas Supendi.
Sementara itu, berbeda dengan BPP untuk belanja barang dan belanja bansos yang mengalami pengurangan, pagu untuk belanja pegawai dan belanja modal tercatat bertambah. Pagu belanja pegawai 2026 sebesar Rp11,1 triliun, sedikit bertambah dari Rp11,0 triliun ada 2025. Sedangkan belanja modal menjadi Rp3,7 triliun dari Rp3,2 triliun pada 2025.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi belanja pegawai Rp668,3 miliar atau 6,0 persen dari pagu Rp11,1 triliun. Terdiri dari gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur untuk 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK.
Sedangkan belanja modal terealisasi Rp5,9 miliar atau 0,16 persen dari pagu Rp3,7 triliun, yang diantaranya untuk preservasi jalan dan jembatan Watampone Pompanua-Tarumpakae, preservasi jalan dan jembatan batas kota Makassar-Maros, batas Kabupaten Pangkep, dan Maros – Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan terminal Tipe A Songka, Palopo.
Supendi menambahkan, pelaksanaan BPP hingga 31 Januari 2026 yang berdampak langsung ke daerah, diantaranya tercermin penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.788.132 penerima manfaat melalui 629 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Kemudian, penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.274 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih,dan 214 permohonan proposal bisnis. Realisasi 16 sekolah rakyat, menghasilkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton untuk ketahanan pangan pada 1.038.231 hektar sawah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp1,30 triliun kepada 19.357 debitur pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya, serta penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 299 unit rumah senilai Rp19,10 miliar.
Bali Putra
