BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menilai, kinerja sektor jasa keuangan (SJK) regional, terbukti tangguh menghadapi berbagai tantangan. SJK di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) misalnya, hingga November 2025 terjaga stabil menghadapi dinamika perekonomian Sulampua, di tengah berbagai tantangan global dan domestik.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin menyebutkan, stabilitas SJK Sulampua ditopang kinerja yang relatif solid pada sektor Perbankan, Pasar Modal, serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
Ketiga sektor, terus menjalankan fungsi intermediasi, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperluas akses layanan keuangan secara inklusif dan berkelanjutan.
“Hal ini berperan penting menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi daerah, mendukung pembiayaan sektor produktif, serta memperkuat ketahanan perekonomian regional memasuki 2026,” ujar Muchlasin di Makassar, Kamis (15/01/2026).
Dari sektor Perbankan, per November 2025, total aset tercatat tumbuh 4,26 persen (yoy) mencapai Rp572,44 triliun. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,86 persen menjadi Rp362,46 triliun dengan struktur dana didominasi Tabungan 58,83 persen, Giro 22,16 persen, dan Deposito 19,02 persen.
Penyaluran kredit tumbuh 4,05 persen (yoy) dengan total mencapai Rp449,98 triliun. Share portofolio kredit produktif 47,94 persen dan kredit konsumtif 52,06 persen. Pertumbuhan kredit relatif tertahan seiring adanya kontraksi pada segmen kredit modal kerja.
“Meskipun demikian, kualitas aset perbankan tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pada level 2,99 persen atau di bawah threshold. Tingginya rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 124,14 persen, menunjukkan optimalisasi fungsi intermediasi perbankan di Sulampua yang secara aktif menyalurkan kredit/pembiayaan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dari sektor pasar modal, terus menunjukkan perkembangan positif, khususnya dari sisi peningkatan partisipasi investor. Hingga November 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) di Sulampua mencapai 1.241.229 SID atau tumbuh 27,61 persen (yoy).
Mayoritas investor memiliki portofolio pada instrumen reksa dana. Namun demikian, pertumbuhan jumlah investor tertinggi tercatat pada instrumen saham yang mencapai 38,90 persen (yoy). Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap investasi di pasar saham.
Sementara dari sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menunjukkan perkembangan bervariasi. Total Penjaminan tercatat tumbuh signifikan 58,77 persen, sementara total aset Dana Pensiun tumbuh 8,40 persen. Di sisi lain, total premi perusahaan asuransi mengalami penurunan -22,99 persen.
Total pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan tumbuh 4,12 persen. Sementara itu, kinerja total pembiayaan pada perusahaan Modal Ventura terkontraksi -16,72 persen. Outstanding pembiayaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Pinjaman Daring (Pindar), tumbuhan tinggi 41,47 persen.
Muchlasin menjelaskan, sebagai upaya memperkuat ekosistem dan memitigasi risiko dalam industri LPBBTI, OJK meluncurkan program dukungan asuransi bagi industri LPBBTI sebagaimana tercantum dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028.
Kegiatan Edukasi
Sepanjang 2025, Kantor OJK Sulselbar melaksanakan 1.896 kegiatan edukasi kepada masyarakat. Mencakup edukasi keuangan, untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat. Kegiatan edukasi menjangkau 1.834.035 peserta di 30 kabupaten/kota di Sulselbar dari berbagai segmen masyarakat termasuk masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perempuan, petani/nelayan, penyandang disabilitas, serta tenaga kerja dari berbagai sektor.
“Ini wujud konkret komitmen OJK, mendorong masyarakat lebih cerdas mengelola keuangan, serta mampu mengakses, memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang diharapkan dapat memperkuat usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” tambah Muchlasin.
Ia juga mengatakan, terkait penanganan layanan konsumen, sepanjang 2025 terdapat 823 layanan konsumen, berupa 148 penerimaan informasi, 541 pemberian informasi, dan 134 layanan pengaduan. Dari total layanan konsumen, 395 layanan terkait perbankan, 195 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 59 layanan non LJK, 12 layanan terkait asuransi, 1 layanan terkait pasar modal, 1 pergadaian, dan 4 dana pensiun, serta 156 layanan terkait fintech.
Sedangkan, untuk permohonan SLIK, terdapat 28.554 layanan baik untuk walk-in maupun online.
Editor: Bali Putra
