OJK Perkuat Inklusi Keuangan Nelayan melalui Sinergi Program EKI dan KNMP di Takalar

131
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Perizinan Industri Jasa Keuangan OJK Sulselbar, Arif Mahfoed pada kegiatan sinergi Program EKI dengan KNMP di Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, Sulsel, Selasa, 17 November 2026. POTO: ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, TAKALAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) terus memperluas akses keuangan masyarakat melalui sinergi Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa, 17 November 2026.

Kolaborasi ini diarahkan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan produktif, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Program EKI yang diinisiasi OJK Sulselbar bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel merupakan salah satu upaya memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Program ini mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan masyarakat dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia.

Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Perizinan Industri Jasa Keuangan OJK Sulselbar, Arif Mahfoed menyebutkan, pembangunan kawasan nelayan melalui program KNMP perlu diikuti dengan penguatan kapasitas ekonomi dan akses masyarakat terhadap produk serta layanan jasa keuangan formal.

Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung harus mampu mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat nelayan menghadapi karakteristik dan tantangan ekonomi yang cukup spesifik, mulai ketidakpastian cuaca dan musim penangkapan ikan, fluktuasi hasil tangkapan, hingga meningkatnya biaya operasional.

“Kondisi tersebut membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik serta dukungan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha masyarakat pesisir,” ujar Arif.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, Nasruddin A mengapresiasi OJK atas inisiatif dan upaya nyata dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku UMKM di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Aeng Batu-Batu.

Menurutnya, sinergi yang dibangun OJK melalui Program EKI merupakan langkah positif dalam mendukung pengembangan kawasan KNMP.

“Semoga kehadiran OJK bersama industri jasa keuangan membuka akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam menunjang keberlanjutan usaha,” harap Nasruddin.

Selain itu, dukungan Industri Jasa Keuangan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini dengan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan pembiayaan produktif, sekaligus mendorong peningkatan pemanfaatan layanan keuangan formal bagi nelayan dan pelaku UMKM.

OJK Sulsel Sulbar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Takalar untuk terus mengawal keberlanjutan program melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan penguatan peran TPAKD. Sementara itu, industri jasa keuangan diharapkan semakin proaktif dalam memahami kebutuhan masyarakat pesisir dan menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau serta sesuai dengan karakteristik usaha nelayan.

Melalui sinergi EKI dan KNMP, OJK Sulselbar berharap masyarakat pesisir tidak hanya memperoleh kemudahan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya secara bijak dan produktif. Keberhasilan program ini pada akhirnya diharapkan tercermin dari semakin berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya kemandirian ekonomi nelayan, serta kesejahteraan keluarga yang semakin baik.

OJK Sulselbar akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan guna memastikan perluasan akses keuangan berjalan secara inklusif, merata, dan berkelanjutan, termasuk bagi masyarakat di wilayah pesisir dan perdesaan.

Editor: Bali Putra