BISNISSULAWESI.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Inggris meluncurkan kelompok kerja pembiayaan iklim untuk penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Inggris memobilisasi pendanaan mendukung agenda keuangan berkelanjutan.
Pembentukan kelompok kerja, merupakan tindak lanjut kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah disepakati antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer Januari lalu.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebutkan, OJK bersama industri perbankan nasional memperkuat komitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Komitmen ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis (26/02/2026).
ICBF ini merupakan kelanjutan dari forum perdana pada 2024 yang ditandai peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.
“Kami menyambut dukungan kuat Pemerintah Inggris dan Kedutaan Inggris dalam mendorong pembentukan kelompok kerja pembiayaan iklim bersama OJK. Semoga kolaborasi ini dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis Indonesia dengan Inggris,” kata Friderica.
Peresmian kelompok kerja dilakukan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifi, Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Friderica, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.
Permodalan Kuat
Dian Ediana Rae menyebutkan, sektor perbankan tetap memiliki ketahanan permodalan memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik, tercermin dari rasio CAR yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.
Hasil tersebut menunjukkan, sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.
“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dian.
Sementara itu, Seema Malhotra menegaskan, tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.
Menurut Seema, Bank, regulator, dan investor, sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan yang sama, serta pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan.
Ketahanan sistem keuangan tidak hanya berbicara mengenai mitigasi risiko, juga tentang kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.
“Bersama-sama, kami percaya risiko iklim dapat diubah menjadi peluang iklim melalui kerja sama yang erat dan dengan membuka pembiayaan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih hijau,” katanya.
Selain peluncuran kelompok kerja, OJK juga merilis dua publikasi strategis, Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA), dan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART).
CBRA merupakan kerangka asesmen yang dikembangkan OJK bekerja sama Pemerintah Australia dan Prospera untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking, sekaligus menyediakan referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi dan memperkuat resiliensi terhadap risiko iklim jangka menengah dan panjang.
Sementara SMART merupakan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional. Laporan ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan arah kebijakan pengawasan guna memastikan implementasi keuangan berkelanjutan berjalan secara lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan agenda transisi nasional.
Editor: Bali Putra
