BISNISSULAWESI.COM, MAKASSSR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengumpulkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menggelar rapat koordinasi (rakor), mempersiapkan Makassar menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem yang disebut “El Nino Godzilla” di pertengahan tahun ini.
“Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” tegas Munafri dalam rakor yang dihadiri Sekretaris Daerah, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan seluruh camat se-Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Dampak El Nino diperkirakan tidak hanya memicu kekeringan berkepanjangan dan penurunan curah hujan secara drastis, juga berisiko menekan ketahanan pangan serta meningkatkan potensi gangguan kesehatan masyarakat.
Oleh sebab itu, Pemkot Makassar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino 2026 dengan menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai pusat komando dalam penanganan krisis, khususnya terkait ancaman kekeringan dan distribusi air bersih.
“Saya akan kontrol langsung,” sebut wali kota yang akrab disapai Appi.
Ia meminta seluruh skenario penanganan disusun hingga ke tingkat teknis paling rinci, termasuk alur distribusi air, sumber pasokan, armada pengangkut, hingga mekanisme pembagian ke masyarakat.
“Krisis air bukan sekadar persoalan ketersediaan, tetapi memiliki efek berantai. Meningkatnya risiko penyakit menular, gangguan aktivitas pendidikan, hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.
Oleh sebab itu, seluruh OPD memastikan sistem komunikasi dan koordinasi berjalan efektif.
Selain krisis air, Appi juga menekankan potensi peningkatan risiko kebakaran akibat suhu panas dan angin kering yang mempercepat penyebaran api. Seluruh sumber daya, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran, harus siaga penuh dalam upaya pencegahan dan penanganan dini.
Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar mengantisipasi lonjakan kasus penyakit seperti ISPA, penyakit kulit, dehidrasi, hingga potensi peningkatan penyakit menular seperti tuberkulosis (TB).
“Dampak El Nino juga dapat merembet ke sektor ekonomi, termasuk potensi kenaikan harga bahan pangan akibat gagal panen. Ini harus diantisipasi sejak dini,” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, fenomena El Nino kerap berpasangan dengan La Nina dalam siklus iklim global. Peristiwa serupa pernah terjadi 1997–1998, 2015–2016, serta 2023 yang sempat membuat Makassar menetapkan status darurat kekeringan.
“Ketika suhu laut memanas, potensi kekeringan panjang akibat el Nino menjadi sangat tinggi,” jelasnya.
Dalam aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB), melibatkan berbagai organisasi kemanusiaan dilibatkan seperti Dompet Dhuafa, PMI, Baznas, serta relawan seperti Kalla Rescue serta Bosowa Peduli.
“Pemkot Makassar telah memiliki dokumen Rencana Kontinjensi untuk berbagai jenis bencana, termasuk kekeringan. Dokumen tersebut menjadi acuan teknis dalam merumuskan langkah penanganan secara sistematis dan terukur,” katanya.
BPBD Makassar telah memetakan sedikitnya enam kecamatan yang diprediksi mengalami dampak paling signifikan, yakni Kecamatan Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah.
“Tallo menjadi wilayah paling rawan, terutama di kawasan Buloa yang bahkan saat musim hujan pun masih mengalami kekurangan air,” jelas Fadli.
Meski demikian, wilayah lain seperti Tamalate dan Ujung Pandang juga tetap berpotensi terdampak, meskipun tidak secara langsung, misalnya melalui gangguan distribusi air atau pemadaman listrik.
Saat ini, BPBD Makassar telah memasuki tahap prasiaga sejak Maret hingga April, dengan melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi riil di setiap wilayah terdampak.
Editor: Bali Putra
