BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Melalui transformasi digital berbasis satu platform layanan, Pemkot Makassar melakukan penghematan anggaran.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengaku menghemat anggaran Rp20–30 miliar per tahun.
Penghematan diwujudkan dengan menjadikan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu platform bersama.
Aplikasi LONTARA+, membuat seluruh alur layanan dan aduan masyarakat dapat dipantau secara real time, pelayanan berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Secara regulasi nasional, tidak ada aturan membolehkan SKPD membangun infrastruktur IT secara independen tanpa governance dari Dinas Kominfo,” kata Munafri.
Munafri menegaskan pentingnya komitmen seluruh SKPD untuk mendukung kebijakan tersebut dan meninggalkan pola kerja sektoral dalam pengelolaan teknologi informasi.
“Integrasi, tidak berarti seluruh tanggung jawab pengelolaan IT diserahkan sepenuhnya kepada Diskominfo, sementara SKPD lepas tangan. Dalam sistem terintegrasi, tetap ada pembagian peran yang jelas antara Diskominfo dan masing-masing SKPD,” jelasnya.
Untuk memastikan transformasi digital berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan, Munafri mengatakan, Diskominfo Kota Makassar, berperan sebagai pengelola utama, sementara SKPD tetap memiliki ruang penuh untuk mengelola layanan, proses bisnis, serta inovasi di masing-masing sektor.
Munafri mengajak generasi muda Makassar terlibat langsung dalam proyek digitalisasi ini.
Editor: Bali Putra
