// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) menegaskan program P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) harus dilaksanakan.
“Jadi P3K itu program yang harus dilaksanakan. ASN itu terdiri dari 2, yang pertama adalah PNS, dan P3K. Kalau CPNS itu sudah dilaksanakan kan, kalau untuk P3K harus jalan simultan,” kata Menpan, Syafruddin saat ditemui usai menyerahkan hasil SAKIP pemerintah daerah Wilayah III di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa (19/2/2019).
Diketahui, pendaftaran P3K saat ini sudah mulai berjalan, namun, Menpan Syafruddin juga tak menampik adanya beberapa daerah yang tak mengajukan dengan alasan keterbatasan anggaran daerah.
“Dari tanggal 17 kemarin kita tutup pendaftaran sampai besok. Karena masih ada satu poin yang belum rampung yaitu penyuluh pertanian. Kemudian beberapa kabupaten kota tidak mengajukan usulan karena memperhatikan keuangan daerah,” jelasnya.
Menpan Syafruddin melanjutkan, daerah yang tak mengusulkan P3K saat ini, akan membuka pendaftaran pada periode selanjutnya dengan anggaran yang disesuaikan dengan APBN.
“Yang belum, nanti diperiode selanjutnya. Nanti di triwulan ketiga tahun ini anggarannya akan turun. Nanti gajinya akan disesuaikan dengan APBN dan keuangan daerah di triwulan ketiga,” paparnya.
Menpan menegaskan, pendaftaran P3K bersifat wajib bagi setiap daerah. Saat ini, sebanyak 382 daerah kabupaten/kota sedang melaksanakan pendaftaran P3K.
“382 kabupaten kota sedang jalan. Nanti anggaran akan disesuaikan. Penerimaan P3K ini bersifat wajib ke daerah karena ini amanat undang-undang,” terang Menpan Syafruddin.
Syamsi Nur Fadhila
