BISNISSULAWESI.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan realisasi sementara APBN 2025 yang menunjukkan kinerja yang solid. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (08/01/2025).
“Dalam kondisi yang volatile di 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik,” kata Purbaya.
Pendapatan negara menunjukkan realisasi sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook laporan semester yang sebesar Rp2.865,5 triliun. Realisasi tersebut didukung penerimaan perpajakan Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target Rp2.387,3 triliun dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target. Juga penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target.
Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp534,1 triliun atau 104,0 persen dari target Rp477,2 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target Rp1 triliun.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook laporan semester yang sebesar Rp3.527,5 triliun. Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga Rp1.500,4 triliun dan belanja non-K/L Rp1.102 triliun. Sementara, transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp849 triliun.
“Berbagai langkah reformasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan,” kata Purbaya.
Belanja negara adaptif dan akomodatif terhadap berbagai program prioritas mensejahterakan rakyat. Capaian program-program prioritas serta tata kelola yang terjaga sehingga di akhir tahun defisit terkendali pada batas aman 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar Rp695,1 triliun.
“Kita tahu ekonomi kita sedang mengalami downtrend, turun ke bawah. Kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN,” jelasnya.
Namun, kata Purbaya, deficit APBN tidak di atas 3 persen, sejalan dengan misi menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi.
“Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini,” tambahnya.
Menkeu meyakini, dengan membaiknya pondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, pada 2026 defisit dapat ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu.
“Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, namun akan coba ditekan ke level yang lebih tinggi lagi,” sebut Menkeu.
Ia juga menyebutkan, APBN dan mesin pertumbuhan yang lain akan terus dioptimalkan peranannya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Begitu juga APBN, akan terus dioptimalkan peranannya sebagai shock absorber dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian.
Editor: Bali Putra
