// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menyabet penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 2023, Senin (25/03/2024).
Penghargaan diserahkan langsung PJ Gubernur Sulsel, Bachtiar Baharuddin kepada PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Kota Makassar mengimplementasikan kriteria standar penilaian P5 HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM). Seperti terpenuhinya hak sipil dan politik, yang terdiri atas hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, serta hak atas kependudukan.
Terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya, yakni hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak.
Kriteria tersebut sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM 22/2021.
Firman Pagarra mengatakan, ini sejalan dengan visi misi dan program perioritas Kota Makassar salah satunya dalam hal pelayanan publik berbasis HAM.
Kota Makassar, kata Firman sangat konsen terhadap penyetaraan masyarakatnya baik dari kelompok perempuan, anak, lansia dan difabel.
“Pemkot juga terus membenahi agar kota nyaman untuk semua tanpa terkecuali kelompok difabel,” sambung Firman.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak mengungkapkan tujuan pemberian penghargaan untuk memotivasi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan tanggung jawab melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Serta membangun sinergitas dan kordinasi daerah dan instansi terkait di setiap daerah.
“Meskipun hanya 18 kabupaten/kota dari total 24 kabupaten/kota di Sulsel yang terima penghargaan Kota Peduli HAM tetapi tak menyurutkan semangat untuk terus bersinergi meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM di Sulsel,” tuturnya.
Pada kesempatan penyerahan penghargaan juga dirangkaikan dua agenda penting yakni deklarasi pencanangan publik berbasis HAM dan pengukuhan gugus tugas daerah bisnis dan HAM Sulsel.
Editor : Bali Putra
