// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan, Provinsi Sulawesi Selatan, merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode sampai dengan 31 Desember 2022, diselenggarakan di Strasa Cafe & Resto, Kamis (26/1/2023).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi mengatakan, tantangan saat ini dan ke depan selama 2023, bergeser dari pandemi ke tekanan ekonomi global.
“Inflasi global melonjak akibat gangguan supply (supply disruption), karena pandemi dan perang, dikombinasi dengan excessive stimulus fiscal dan moneter, sebelum dan selama pandemi di negara maju,” ujarnya.
Lanjut Supendi, pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga, menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, capital outflow, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya utang (cost of fund).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi mengungkapkan, banyak negara memiliki rasio utang sangat tinggi di atas 60-100% PDB, biaya utang dan revolving (refinancing) risks naik tajam, dan potensi default pada lebih dari 60 negara melonjak, sehingga hal-hal ini menyebabkan potensi krisis utang global.
Ditambahkan Supendi, pelemahan ekonomi global disertai inflasi tinggi, merupakan kombinasi yang sangat berbahaya dan rumit secara kebijakan ekonomi.
“Akibat tekanan perekonomian tahun 2022, banyak negara yang diramalkan akan mengalami resesi ekonomi pada tahun 2023. Secara nasional dan lebih khusus secara regional Sulawesi Selatan, kondisi perekonomian nasional dan regional 2023 akan tetap stabil dan mampu mengatasi ancaman resesi,” tutur Supendi.
Sementara, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Nugroho Wahyu Widodo mengungkapkan, tren inflasi bulanan Sulawesi Selatan selama tahun 2022 lebih fluktuatif, dibandingkan tren tahun 2021.
“Sepanjang tahun 2022, tekanan inflasi Sulawesi Selatan terjadi beberapa kali, yakni di bulan April, yang didorong oleh imbas naiknya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, di bulan Juli yang dipicu oleh kelangkaan minyak goreng, serta di bulan September l yang disebabkan oleh penyesuaian harga BBM,” jelasnya.
Lanjutnya, rekanan inflasi Sulawesi Selatan yang terjadi pada beberapa bulan, mendorong tren inflasi tahunan melaju hingga keluar jalur target inflasi, yang diharapkan terjaga pada rentang 1±3 persen. Inflasi tahunan Sulawesi Selatan paling tinggi terjadi pada bulan September, yang dipicu oleh penyesuaian harga
BBM.
“Terdapat tiga kota di Sulawesi Selatan, yang tercatat mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan nasional, sehingga menyebabkan inflasi gabungan Sulawesi Selatan lebih tinggi dibandingkan nasional. Inflasi tertinggi di Kota Parepare, sedangkan inflasi terendah di Kota Bulukumba. Inflasi tahunan pada Kota Watampone, Palopo dan Bulukumba paling besar disumbang oleh kelompok
Makanan Minuman dan Tembakau,” tuturnya.
“Sementara inflasi di Kota Makassar disumbang oleh kelompok transportasi. Adapun kontributor terbesar terhadap inflasi Kota Parepare adalah tarif air minum PAM,” tambahnya.
Plt. Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Chairiah menuturkan, di tengah tekanan inflasi global, ekonomi Sulawesi Selatan secara konsisten tumbuh positif menuju
target pemerintah.
Kinerja positif hampir dari seluruh sektor usaha, dan komponen pengeluaran menguatkan optimisme ekonomi Sulawesi Selatan tetap tangguh, menghadapi tren pelemahan ekonomi global.
“Pada triwulan III 2022, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai 5,67 persen (yoy). Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tercatat lebih rendah, dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencapai 5,72 persen (yoy). Namun tren pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan, secara konsisten berlanjut menuju target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2022, yang diharapkan berada pada kisaran 5,98 – 7,6 persen.
Nur Rachmat
