// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — “Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik, merupakan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dicapai TNI Angkatan Darat”.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman selaku Ketua pelaksana reformasi birokrasi TNI AD, melalui amanat tertulisnya yang dibacakan Kolonel Inf Mukhlis selaku Ketua Tim Monitoring Mabesad, pada acara pembukaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin, bertempat Balai Pertemuan Hasanuddin Makassar, Rabu (28/11).
Wakasad memerintahkan kepada peserta PMPRB, agar memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berdiskusi dengan Tim Monitoring Reformasi Birokrasi TNI AD, sehingga tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi tingkat TNI AD dapat tercapai. Untuk selanjutnya dapat mensosialisasikan hasilnya ke seluruh satuan jajarannya masing-masing.
Selain itu, Wakasad juga menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi TNI, dimana TNI mencapai Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 68,84 (kategori B), yang berarti mengalami kenaikan 2,36 point dari tahun sebelumnya.
“Ini prestasi atas kerja keras kita semua dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi TNI AD sebagai bagian dari penilaian di lingkungan TNI, sehingga tunjangan kinerja direkomendasikan menjadi 70 %,” ungkap Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman.
Dirinya berharap kepada seluruh unit kerja, untuk melakukan peningkatan kinerja dengan prinsip efektif dan efisien serta pekerjaan yang berorientasi pada hasil (Outcome Oriented) dan meyakinkan kepada seluruh prajurit hingga level terendah, untuk bekerja sesuai dengan porsi tugas dan jabatannya, guna meningkatkan kinerja di unit kerjanya masing-masing.
“Reformasi Birokrasi bukan tanggung jawab satu pihak semata, namun merupakan tanggung jawab seluruh pribadi prajurit dan PNS TNI,” pungkas Wakasad.
Sebelumnya, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi, S.I.P., M.Si dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Inspektur Kodam (Irdam) Kolonel Inf Bahram, meminta agar pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di jajaran Kodam XIV/Hasanuddin dapat terselenggara dengan maksimal.
Terkait hal itu, Pangdam Hasanuddin memerintahkan para peserta untuk memberikan data yang valid dan mendukung kegiatan PMPRB tersebut, guna mewujudkan tata kelola TNI AD khususnya di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin yang bersih, berwibawa serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Selain itu, juga berharap kegiatan ini dapat memberikan masukan yang positif dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
“Manfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Tanyakan dan diskusikan semua hal yang dirasa kurang dimengerti, sehingga betul-betul memahami program Reformasi Birokrasi secara utuh,” kata Pangdam.
Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang gambaran pelaksanaan dan hasil yang dicapai tentang Reformasi Birokrasi serta memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri periode sebelumnya ini, dihadiri para staf Ahli Pangdam, Asisten Kasdam, Komandan/Kabalakdam XIV/Hasanuddin, Kepala BPK RI perwakilan Sulsel, Kepala KPPN Sulsel, Wakil Rektor UMI dan beberapa tokoh agama serta pimpinan perbankan dan media wilayah Makassar.
Usai pemberian sambutan dari Irdam XIV/Hasanuddin dan Ketua tim monitoring Mabesad, dilanjutkan kegiatan penandatangan fakta integritas oleh 18 Kepala Satker jajaran Kodam XIV/Hasanuddin sebagai tekad yang sekaligus komitmen untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bebas korupsi, bersih dan melayani.
