BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulsel) mencatat kinerja sektor jasa keuangan (SJK) di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 2025, stabil dan tetap resilien di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global.
Mencerminkan daya tahan sistem keuangan daerah yang mampu menopang aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Stabilitas SJK, tercermin dari berbagai indikator utama pada sektor Perbankan, Pasar Modal, serta Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang menunjukkan kinerja terjaga dan tumbuh secara positif.
Kinerja yang solid, berkontribusi nyata terhadap penguatan pertumbuhan ekonomi daerah di Sulsel yang pada 2025 tercatat 5,43 persen lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 yang tercatat 5,02 persen.
“Capaian ini menunjukkan, sektor keuangan tidak hanya berperan sebagai penopang stabilitas, juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, Minggu (01/03/2026).
Perkembangan Sektor Perbankan
Posisi Desember 2025, kinerja perbankan di Sulsel pada indikator Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset perbankan tumbuh 5,33 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp214,32 triliun. DPK tumbuh 9,74 persen (yoy) dengan nominal Rp146,61 triliun, dan kredit yang disalurkan tumbuh 5,26 persen (yoy) dengan nominal Rp172,92 triliun.
“Kinerja intermediasi perbankan di Sulsel tetap terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 117,95 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level 3,65 persen,” sebut Muchlasin.
Perbankan Syariah turut menunjukkan pertumbuhan positif pada posisi Desember 2025. Total aset perbankan syariah tumbuh 22,38 persen (yoy) menjadi Rp21,81 triliun, dengan penghimpunan DPK tumbuh 20,64 persen menjadi Rp14,66 triliun dan penyaluran pembiayaan juga tumbuh 23,69 persen (yoy) menjadi Rp17,58 triliun. Tingkat intermediasi perbankan Syariah berada pada level 119,94 persen dengan tingkat NPF pada level 1,72 persen.
Kredit Usaha Mikro
Porsi penyaluran kredit sektor UMKM terhadap total kredit di Sulsel, sebesar 36,40 persen atau mencapai Rp61,69 triliun, nilai ini tumbuh 0,27 persen (yoy) pada posisi Desember 2025. Kredit UMKM di Sulawesi Selatan didominasi UMKM mikro dengan share 53,99 persen, disusul UMKM kecil 31,33 persen dan UMKM menengah 14,68 persen.
Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 907.439 debitur. OJK terus berupaya mendorong Kredit/Pembiayaan UMKM, salah satunya dengan kebijakan prioritas yaitu pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif melalui penguatan kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM yang wajib dimuat dalam rencana bisnis sektor jasa keuangan untuk diimplementasikan.
Perkembangan IKNB
Selain sektor perbankan, kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulsel pada 2025 juga menunjukkan perkembangan relatif positif dan beragam antar industri. Penyaluran pembiayaan pada perusahaan pembiayaan tumbuh 0,14 persen, modal ventura tumbuh 7,97 persen, dan Fintech Peer-to-Peer (P2P) lending tumbuh sebesar 34,56 persen.
Selain itu, total aset dana pensiun tumbuh 8,28 persen, total penjaminan lembaga penjaminan tumbuh 36,64 persen, namun total premi dan klaim asuransi terkontraksi masing-masing sebesar -8,10 persen dan -16,82 persen.
Secara keseluruhan, dinamika kinerja IKNB tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan di Sulawesi Selatan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang positif dan adaptif.
Perkembangan Pasar Modal
Pasar modal di Sulsel terus menguat seiring meningkatnya minat serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan investasi. Kondisi ini terlihat dari pertumbuhan jumlah investor yang terus meningkat, di mana jumlah investor/Single Investor Identification (SID) tumbuh 31,23 persen (yoy) 525.596 SID pada posisi Desember 2025.
Pertumbuhan SID tertinggi berada pada portofolio saham yang tumbuh 40,46 persen dengan akumulasi transaksi saham sampai dengan Desember 2025 (ytd) sebesar Rp39,90 triliun.
“Dalam rangka menjaga pertumbuhan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan, OJK bersama Pemerintah dan stakeholder terkait menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor,” tegas Muchlasin.
Sementara itu, sepanjang Januari 2026, Kantor OJK Provinsi Sulsel Sulbar telah menginisiasi 19 kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun melalui kanal digital.
Kegiatan edukasi tersebut berhasil menjangkau 288.063 peserta yang berasal dari berbagai segmen, mulai dari pelajar dan mahasiswa, pelaku UMKM, komunitas, hingga masyarakat umum.
Editor: Bali Putra
