// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, JAKARTA – Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Senin (11/11/2024).
Muhyiddin menjadi salah satu dari empat Kepala Dinas Pendidikan yang diundang sebagai narasumber, bersama dengan Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta, Kadis Pendidikan Provinsi Riau, dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
Dalam paparannya, Muhyiddin menyatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar selama ini berjalan lancar berkat perencanaan dan koordinasi yang matang.
“Kami di Kota Makassar berkolaborasi kuat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berperan penting dalam mendukung kelancaran proses pendaftaran siswa,” jelasnya.
Kota Makassar berkomitmen penuh menerapkan pendidikan inklusif untuk memberikan akses belajar setara bagi anak-anak penyandang disabilitas.
“Kami telah memetakan anak-anak dengan disabilitas di seluruh jenjang sekolah, mulai TK hingga SMP, untuk memastikan semua memiliki akses pendidikan,” ujar Muhyiddin.
Selain fokus pada pendidikan inklusif, Muhyiddin mengungkapkan bahwa Disdik Kota Makassar juga mengembangkan program ekstrakurikuler untuk membentuk karakter siswa.
“Program ini mencakup kegiatan seperti festival pendidikan yang bertujuan meningkatkan kreativitas dan minat belajar siswa. Ini komitmen kami untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berbasis akademik tetapi juga mendukung pengembangan kepribadian siswa,” jelasnya.
Ia juga memaparkan salah satu program strategis Pemkot Makassar dalam bidang pendidikan, yaitu revolusi pendidikan yang mencakup 18 poin utama.
“Salah satunya adalah program Semua Harus Sekolah, yang memastikan hak belajar wajib 9 tahun terpenuhi dan menekan angka putus sekolah,” ujarnya.
Muhyiddin berharap dengan berbagai inovasi yang dilakukan dapat menjamin setiap anak di Makassar mendapatkan hak pendidikannya.
“Pendidikan adalah kunci pembangunan, dan kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait PPDB dan pendidikan inklusif.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Dengan melibatkan pemerintah daerah, kami ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” tuturnya.
Rakor ini diakhiri dengan diskusi arahan dari interaktif antara narasumber dan peserta, yang terdiri dari pejabat daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan.
