// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, LUWU UTARA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Ini merupakan Opini WTP ke-11 kali diraih Luwu Utara dan ke-10 kali diraih secara berturut-turut, 2013 – 2022. Satu opini WTP diraih tahun 2010, yang merupakan WTP pertama Luwu Utara.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan 2022 dari Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun, di Kantor BPK Sulsel, Selasa (16/5/2023).
“Alhamdulillah, BPK-RI melalui Kepala Perwakilan Sulawesi Selatan menyampaikan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan 2022 dan hasilnya adalah opini WTP, dan bagi Luwu Utara ini adalah WTP Ke-11,” kata Indah.
Diakui WTP ke-11 ini merupakan motivasi dan penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara.
“Tentu saja ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi seluruh jajaran pemda Luwu Utara untuk dapat terus melakukan perbaikan dalam rangka pengelolaan keuangan, sekaligus memastikan bahwa hasilnya ini bedampak pada masyarakat,” kata Indah.
Untuk itu, Bupati beralias IDP ini tak lupa menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemda Luwu Utara yang menjadi bagian dalam keberhasilan mempertahankan opini WTP ini.
“Kita berharap bahwa hal-hal yang perlu ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti, terutama yang masih belum selesai, sehingga harapan kita ke depan, minimal ini dapat kita pertahankan dan paling penting adalah dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara Kepala Inspektorat, Muhtar Jaya, yang ikut mendampingi Bupati mengatakan capaian ini berkat dukungan semua pihak, tanpa terkecuali. “Alhamdulillah, ini berkat dukungan semua pihak, sehingga kita dapat WTP Ke-11 dari BPK-RI,” kata Muhtar.
Selain Inspektur Muhtar Jaya, turut mendampingi Bupati Indah Putri Indriani, Ketua DPRD Drs. Basir, Kepala BPKPD Baharuddin Nurdin, Kepala Diskominfo-SP Nursalim, dan Kepala Kesbangpol Abdul Hakim Bukara. (LH)
