BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai wakil rakyat yang dituntut mampu membaca dinamika persoalan masyarakat serta meresponsnya melalui kebijakan yang berkeadilan.
“DPRD Kota Makassar bukan hanya sebagai pembuat regulasi dan pengawas jalannya pemerintahan, juga sebagai jembatan utama aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah,” ujar Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman saat membuka Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun, bertemakan “Membaca Isu, Merespon Aspirasi”, Rabu (24/12/2025).
Dalam diskusi publik yang menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya akademisi dan pengamat politik Arif Yusuf Chaksono, akademisi dan pengamat kebijakan publik Andi Ahmad Yani, dengan moderator Andi Mangarra, Supratman mengatakan, masih ada berbagai persoalan krusial di Kota Makassar yang harus menjadi perhatian serius DPRD. Mulai pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga persoalan sosial dan ekonomi,
“Isu-isu ini tidak lahir di ruang kosong, melainkan dari realitas kehidupan warga yang wajib kita dengarkan, pahami, dan carikan solusi bersama,” tegasnya.
Menurut Supratman, anggota DPRD harus aktif menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, dialog publik, kunjungan lapangan, serta forum musyawarah. Aspirasi tidak boleh berhenti pada tataran wacana semata. Namun harus ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menyebutkan, kegiatan refleksi akhir tahun merupakan upaya Sekretariat DPRD memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya evaluasi terhadap isu strategis yang berkembang sepanjang tahun.
Forum dirancang sebagai ruang dialog konstruktif antara DPRD, pemerintah daerah, narasumber, dan para pemangku kepentingan, guna memperkuat kualitas kebijakan dan pelayanan publik di Kota Makassar.
“Kami himpun isu-isu aktual, menyerap aspirasi dan pandangan publik sebagai bahan evaluasi kinerja DPRD, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ke depan,” ujarnya.
Sementara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, DPRD dan eksekutif memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun muaranya tetap satu, yaitu mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Kota Makassar ke depan harus berorientasi pada pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Turut hadir pada kegiatan itu, tim survei dari Icon Nusantara dan Icon Media Nusantara, Pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, unsur Pemerintah Kota Makassar, Forkopimda, Kepala SKPD, insan pers, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda.
Editor: Bali Putra
