BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kemeterian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan (Sulsel), terus mendorong penggunaan anggaran yang lebih cepat, lebih tertib dan lebih berkualitas, dengan disiplin perencanaan, konsistensi pelaksanaan, dan pemantauan yang aktif dan solutif.
Hal tersebut tentu untuk menjadikan APBN sebagai penggerak utama pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung dan merata bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi belanja negara di Sulsel sebesar Rp4,77 triliun, tumbuh 4,33 persen dibanding periode sama 2025. Sedangkan pendapatan sebesar Rp1,06 triliun yang bersumber dari pendapatan perpajakan Rp788,1 miliar, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp251,4 miliar, dan pendapatan dari bea cukai Rp16,8 miliar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (Kanwil DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Martha Octavia, saat memaparkan kinerja APBN Sulsel hingga 31 Januari 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (25/02/2026).
“Capaian pendapatan negara Januari 2026 tetap solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, sekitar 5,73 persen dari target atau sebesar Rp1,06 triliun. Untuk pendapatan perpajakan, didominasi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai atau PPN, serta penerimaan badan layanan umum atau BLU mendominasi PNBP,” ujar Martha yang saat itu didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Supendi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Wibawa Pram Sihombing, serta Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Adnan Muis.
Sementara belanja negara Rp4,77 triliun atau sekitar 9,78 persen dari pagu, dioptimalkan sejak awal tahun untuk memperkuat fondasi pembangunan dan pelayanan publik.
Diantaranya untuk pelayanan umum Rp3,98 miliar, ketertiban dan keamanan Rp234,24 miliar, pertahanan Rp218,90 miliar, Pendidikan Rp143,21 miliar, Kesehatan Rp90,85 miliar, ekonomi Rp56,16 miliar, agama Rp28,09 miliar, pelindungan lingkungan hidup Rp21,86 miliar, pelindungan sosial Ro1,47 miliar, serta perumahaan dan fasilitas umum Rp210,32 juta.
“APBN siap menjadi penggerak utama pembangunan. Dengan fondasi yang kuat dan kolaborasi pusat-daerah yang solid, pemerintah optimistis mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sejak awal tahun,” sebut Martha.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi menjelaskan perihal realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Rp3,95 triliun atau sekitar 14,75 persen dari pagu sebesar Rp26,8 triliun. Penyaluran TKD, didominasi penyaluran DAU Rp2,86 triliun, menjadi pengungkit awal pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Ia juga menjelaskan terkait kredit usaha rakyat (KUR) yang hingga akhir Januari 2026 tersalurkan Rp1,30 triliun dengan subsidi bunga Rp114,72 miliar yang didominasi sektor pertanian dan perdagangan. Distribusi KUR terbesar di Kota Makassar, diaharapkan dapat mengakselerasi penyaluran pembiayaan produktif untuk mendukung pertumbuhan usaha.
“Berbagai program pemerintah juga terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, makan bergizi gratis dengan 1,79 juta penerima, pendirian 1.274 gerai Koperasi Merah Putih aktif, penyaluran FLPP 299 unit rumah senilai Rp19,10 miliar, produksi 5.399.174 ton padi untuk program ketahanan pangan, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat,” katanya.
Bali Putra
