BISNISSULAWESI.COM, JAKARTA – Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi menjelaskan delapan rencana aksi mempercepat reformasi integritas untuk menjadikan pasar modal Indonesia semakin kredibel dan investable. Sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal.
“Kedelapan rencana aksi tersebut dikelompokkan ke dalam empat klister,” ujar Friderica, dalam Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (01/02/2026).
Klaster pertama, kebijakan baru free float, klaster kedua transparansi. Sementara klaster ketiga, tata kelola dan enforcement, serta klaster keempat sinergitas.
Rencana aksi pertama, menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen, meningkat dari ketentuan saat ini sebesar 7,5 persen yang dilakukan secara bertahap (stages).
Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, dapat langsung ditetapkan 15 persen. Sedangkan untuk emiten yang sudah lama, akan diberikan waktu transisi. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global.
Peningkatan kebijakan free float, ditetapkan dalam waktu dekat. Di mana, saat ini terdapat peraturan yang dapat menjadi langkah strategis bagi emiten untuk meningkatkan free float, antara lain melalui aksi korporasi seperti right issue, HMETD, non-HMETD, serta ESOP dan EMSOP.
Selanjutnya, bersama pemerintah, OJK dan SRO akan melakukan penguatan peran investor institusi domestik serta perluasan basis investor, baik domestik maupun asing. Pemerintah telah menyampaikan komitmen dukungan terhadap industri pasar modal melalui penyesuaian berbagai limit investasi, termasuk di sektor asuransi dan dana pensiun, sesuai praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
Kategori kedu, transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner atau UBO. OJK terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional.
Kategori ketiga, penguatan data kepemilikan saham. OJK akan memerintahkan SRO untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia untuk dipublikasikan melalui situs BEI.
Selanjutnya, kategori tata kelola dan enforcement mencakup tiga rencana aksi. Rencana aksi keempat adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sesuai amanat undang-undang, untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan.
“OJK akan terus membahas hal ini bersama pemerintah dan BEI dalam rangka persiapan implementasi,” ujar Friderica.
Rencana aksi kelima, penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuat enforcement terhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.
Rencana aksi keenam, penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.
Untuk sinergitas, rencana aksi ketujuh adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya, guna memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.
Rencana aksi kedelapan, penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, SRO, pelaku industri, untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan.
Sementara itu, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan pentingnya kepercayaan investor dalam peningkatan peran pasar modal Indonesia.
Menurutnya, OJK akan terus hadir, bekerja bersama berbagai pihak dan terus bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan public, yang tentu juga melindungi para investor di pasar modal. Memastikan pasar modal dan seluruh pasar keuangan Indonesia, tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.
“OJK berkomitmen menjadikan pasar modal Indonesia tetap solid, terpercaya, dan menjadi pilar utama mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menegaskan, bursa efek siap melakukan transparansi terkait percepatan reformasi integritas sebagaimana yang diminta MSCI untuk semakin meningkatkan kepercayaan investor.
“Yang akan kami lakukan, pendalaman dari sisi demand, agar lebih banyak investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen,” tegas Jeffrey.
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, pada kesempatan yang sama menekankan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa efek yang merupakan pilar fundamental dalam pasar modal Indonesia.
Editor: Bali Putra
