// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Penerimaan Pajak di Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) hingga November 2022 telah mencapai Rp 15,825 triliun. Tumbuh 38,59% dibandingkan periode sama 2021.
Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Arridel Mindra menyampaikan hal itu saat konfernsi pers merilis kinerja APBN regional Sulsel yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan secara online, Selasa (27/12/202).
Untuk penerimaan pajak di Sulawesi Selatan hingga November 2022 telah mencapai Rp 11,3 triliun atau 106,32% dari target penerimaan 2022.
Realisasi pendapatan negara hingga November 2022 tumbuh 32,44% dibandingkan periode sama tahun 2021. PPh mengalami pertumbuhan cukup bagus, khususnya PPh Pasal 25/29 Badan. Hal ini disebabkan semakin membaiknya kondisi perekonomian.
Kemudian PPN mengalami pertumbuhan cukup signifikan pascaberlakunya UU HPP. Diantaranya disebabkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan pengenaan PPN atas penyerahan barang tambang.
Kinerja penerimaan secara kumulatif konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi. PPh Final tumbuh sebesar 127% yang bersumber dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Selain pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai, juga terdapat pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sisi lelang. Kontribusi pelayanan lelang hingga November 2022 di wilayah Sulawesi Selatan dari PNBP Lelang mencapai Rp 28,6 miliar, Pokok Lelang Rp 1,55 triliun, BPHTB Rp 9,81 miliar dan PPh sebesar Rp 5,21 miliar.
Sementara itu, dari sisi belanja Pemerintah Pusat on the track namun perlu diakslerasi guna meningkatkan pemulihan ekonomi. Hanya komponen belanja pegawai yang tumbuh postif. Belanja barang dan modal terkontraksi akibat keterlambatan proses lelang, penundaan kegiatan dan automatic adjustment.
Transfer ke daerah mengalami perlambatan akibat menurunnya alokasi pagu yang tersedia jika dibandingkan tahun lalu.
Agregat realisasi Belanja Negara sebesar Rp 44,134 triliun dari pagu Rp 50,76 triliun. Dilihat lebih dalam, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp 16,51 triliun dari pagu Rp 21,01 triliun. Utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker K/L, program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial.
Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial hingga November 2022 sebesar Rp 58,5 miliar (86,29%) utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.
Penyaluran KUR hingga 30 November 2022 sebesar Rp 16,54 triliun untuk 398.064 debitur. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi sektor terbesar yang berkontribusi dalam penyaluran KUR di Sulsel mencapai Rp 7,21 triliun untuk 178.439 debitur. Bank Rakyat Indonesia menjadi bank penyalur KUR terbesar dengan capaian Rp 13,31 triliun.
Untuk Kredit Ultra Mikro, hingga 30 November 2022 telah disalurkan kepada 37.602 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp 115,77 miliar. Debitur UMi di Provinsi Sulsel didominasi debitur Perempuan. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur adalah skema kelompok, dengan penyalur PT PNM. Debitur UMi di provinsi Sulsel didominasi oleh debitur dari wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Jeneponto.
Bali Putra
