// ]]> -->
BISNIS SULAWESI, MAKASSAR — Beberapa waktu lalu, presiden Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 yang merupakan strategi nasional dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dengan dilaunchingnya peta jalan tersebut, pemerintah berpacu untuk mempersiapkan diri menghadapi gelombang disrupsi.
Disrupsi terjadi di semua sektor, antara lain industri, pendidikan dan ekonomi termasuk sektor pelayanan publik. Sektor pelayanan publik lebih berkembang ke arah digital berbasis teknologi dan mulai meninggalkan pelayanan konvensial yang berbasis kertas.
Berangkat dari hal tersebut, Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar talkshow pelayanan publik dalam rangka pekan pelayanan publik dan bulan bakti karantina ikan dan mutu pada tanggal 1 Juli 2019. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Subhan Djoer dan General Manager PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Sultan Hasanuddin, Wahyudi.
Pada kesempatan tersebut, Subhan Djoer memaparkan tentang arah pelayanan publik di era disrupsi. Dalam paparannya, hak masyarakat dalam memperoleh pelayaanan publik yang baik dan tata cara pengaduan dalam hal terjadi maladministrasi di instansi pemerintah. “Sudah banyak kasus mal-administrasi di instansi pemerintah yang kami selesaikan”, tutur Subhan.
Pada sesi berikutnya, General Manager PT Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin, Wahyudi memaparkan peran produk perikanan dalam pelayanan terminal kargo bandara Sultan Hasanuddin. Produk perikanan di Sulsel berasal dari daerah produksi di kawasan timur Indonesia, seperti Kendari, Ambon, Sorong, Ternate dan Manokwari. Perluasan fasilitas terminal penumpang dan kargo untuk mengakomodir jumlah penumpang dan volume komoditi yang melalui bandara Sultan Hasanuddin.
“Kedepannya tidak menutup kemungkinan kami akan meminta maskapai menyediakan cold storage untuk ikan segar sehingga ketika diekspor, kualitasnya tidak turun”, terang Wahyudi.
Sebagaimana diketahui, BKIPM Makassar dan PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Sultan Hasanuddin telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam memperkuat basis pengawasan lalu lintas komoditi perikanan di bandara Sultan Hasanuddin. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi penyediaan fasilitas pemeriksaan fisik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diseminasi informasi dan sosialisasi peraturan bersama.
Talkshow ini dimeriahkan pula dengan pemberian piagam penghargaan kepada petugas pelayanan BKIPM Makassar yang berprestasi dan piagam penghargaan kepada pelaku usaha yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Tiga perusahaan dengan tingkat kepatuhan tinggi diberikan reward berupa pemberian Priority Service Card dengan keuntungan bebas antri pada pelayanan sertifikasi selama pekan pelayanan publik. / Komang Ayu
