Fasilitas Kawasan Berikat, Bantu Dorong Teknologi Hijau dalam Hilirisasi Nikel untuk Serap Lebih 88.000 Tenaga Kerja

114
POTO: ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MOROWALI – PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (BNSI) diresmikan sebagai salah satu proyek hilirisasi nikel berbasis teknologi hijau di kawasan Indonesia Green Industrial Park (IGIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Perusahaan konsorsium EcoPro (Republik Korea), GEM Co., Ltd. (Republik Rakyat Tiongkok), PT Vale Indonesia, SmartC (Singapura), dan sejumlah mitra lain, mengembangkan industri pengolahan biji nikel menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) berkapasitas 1.268 meter kubik, yang disebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

Teknologi tersebut menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik dengan pendekatan industri rendah emisi karbon. PT BNSI juga merupakan bagian dari kawasan Indonesia Green Industrial Park (IGIP) dan telah memperoleh fasilitas Kawasan Berikat dari Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara.

Peresmian berlangsung di kawasan PT BNSI, IGIP Morowali, dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soongu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Chairman GEM Group Prof. Xu Kaihua, Chairman EcoPro Lee Dong Chae, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin, Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Fauzambi S. Multhazar, Direktur Utama PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf, Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara Zaky Firmansyah, Kepala KPPBC TMP C Morowali Muhariadi Angkat, serta jajaran pemerintah, investor, pelaku usaha, dan tamu undangan lainnya.

Chairman GEM Group, Prof. Xu Kaihua, mengapresiasi dukungan Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan proyek BNSI. Menurutnya, penetapan BNSI sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus penerima fasilitas Kawasan Berikat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ia juga mengapresiasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilainya memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proyek.

Sementara itu, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soongu, menilai proyek BNSI menjadi simbol eratnya kerja sama ekonomi antara Indonesia, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Menurutnya, sinergi ketiga negara menjadi fondasi penting dalam membangun industri hilirisasi mineral yang berdaya saing global.

“Kami sangat mendukung peran ketiga negara, yaitu Korea, Tiongkok, dan Indonesia, untuk berkolaborasi membangun industri hilirisasi berkelas dunia,” katanya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan, pengembangan kawasan industri seperti BNSI merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan investasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai instansi pemerintah dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Kawasan industri, salah satu upaya memastikan investasi yang masuk ke Indonesia merupakan industri berkualitas, berkelanjutan, serta membawa dampak nyata bagi masyarakat luas. Saya juga mengapresiasi Bea Cukai aktif memberikan dukungan penuh bagi pengembangan industri di wilayah ini,” ujar Rosan.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara, Zaky Firmansyah, menegaskan, pemberian fasilitas Kawasan Berikat merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing investasi.

Ia mengatakan, selama Semester I-2026, perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat di Morowali telah memanfaatkan kemudahan berupa penangguhan Bea Masuk dan pembebasan pajak dalam rangka impor senilai Rp13,7 triliun.

Pada periode yang sama, kawasan tersebut juga membukukan nilai devisa ekspor Rp236 triliun, meningkat 56 persen dibandingkan Semester I-2025 yang mencapai Rp151,8 triliun.

Menurut Zaky, capaian tersebut menunjukkan, kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif telah memberikan hasil nyata.

“Di balik setiap angka ekspor terdapat cerita tentang tumbuhnya investasi, bergeraknya mesin-mesin industri, meningkatnya aktivitas logistik, terbukanya lapangan pekerjaan, dan harapan baru bagi masyarakat,” ujar Zaky.

Kawasan Indonesia Green Industrial Park (IGIP) sendiri dikembangkan di atas lahan sekitar 1.500 hektare dengan proyeksi investasi lebih dari USD10 miliar dan nilai produksi tahunan diperkirakan mencapai USD15 miliar. Pengembangan kawasan industri hijau tersebut diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 88.000 tenaga kerja, sekaligus memperkuat ekosistem hilirisasi nikel, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pembangunan industri berkelanjutan di Indonesia.

Editor: Bali Putra