BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Belanja negara di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Februari 2026 mencapai Rp8,18 triliun. Angka itu, tumbuh 12,96 persen dibandingkan periode sama 2025. Belanja negara di Sulsel, terbagi dua yakni belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp2,21 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp5,97 triliun.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel), Hari Utomo menyebutkan, BPP di Sulsel hingga 28 Februari 2026 terealisasi Rp2,21 triliun atau 9,19 persen dari pagu Rp24,05 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi Rp1,51 triliun atau 13,56 persen dari pagu Rp11,13 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK.
Belanja barang terealisasi Rp649,99 miliar atau 7,08 persen dari pagu Rp9,18 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 727 satuan kerja (Satker) di 47 kementerian/lembaga (K/L) di Sulsel.
Belanja modal terealisasi Rp47,78 miliar atau 1,29 persen dari pagu Rp3,71 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp2,32 miliar atau 9,29 persen dari pagu Rp25 miliar.
Sementara itu, belanja TKD terealisasi Rp5,97 triliun atau 22,32 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antarkabupaten/kota. Di mana, hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih relatif kecil.
“Menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu,” ujar Hari di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin (30/03/2026).
TKD diantaranya berupa dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp32,12 miliar atau 7,39 persen dari pagu Rp434,54 miliar. DBH digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Kemudian dana alokasi umum (DAU) dengan pagu Rp18,06 triliun terealisasi Rp4,33 triliun atau 23,98 persen. DAU digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, memiliki pagu Rp290,58 miliar dan belum terealisasi. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Dana alokasi khusus (DAK) nonfisik dengan pagu Rp6,26 triliun dan terealisasi Rp1,59 triliun atau 25,48 persen. DAK nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Serta Dana Desa dengan pagu Rp1,72 triliun, terealisasi Rp14,82 miliar atau 0,86 persen. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Hari menambahkan, belanja pemerintah pusat diantaranya terealisasi pada fungsi pelayanan umum Rp6,06 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp552,09 miliar, fungsi pertahanan Rp502,55 miliar, fungsi pendidikan Rp434,80 miliar, fungsi kesehatan Rp210,58 miliar, fungsi ekonomi Rp191,40 miliar, fungsi agama Rp78,67 miliar, fungsi perlindungan lingkungan hidup Rp44,50 miliar, fungsi perlindungan sosial Rp7,96 miliar, dan fungsi perumahan dan fasilitas umum Rp97,60 miliar.
Selain itu, BPP yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.788.132 penerima manfaat melalui 629 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Penguatan Koperasi Merah Putih melalui 1.274 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 214 permohonan proposal bisnis.
Realisasi 16 Sekolah Rakyat (SR) dari target 15 sekolah dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan;
Bidang ketahanan pangan menghasilkan produksi padi 5.399.174 ton pada 1.038.231 hektar sawah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp2,73 triliun kepada 39.900 debitur dan subsidi bunga Rp239,58 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya.
Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 1.838 unit rumah senilai Rp229,74 miliar.
Penerimaan Negara
Dari sisi penerimaan negara, hingga Februari 2026 tercatat Rp2,10 triliun bersumber dari penerimaan perpajakan Rp1,45 triliun atau 10,15 persen dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp32,11 miliar atau 8,60 persen dari target Rp373,43 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp619,91 miliar atau 16,85 persen dari target Rp3,68 triliun.
Penerimaan pajak, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp711 miliar, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp915 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp15,03 miliar, serta Pajak Lainnya Rp183 miliar.
Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai, terdiri dari Bea Masuk Rp15,35 miliar, Bea Keluar Rp8,24 miliar, dan Cukai Rp8,52 miliar.
PNBP, berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp413,22 miliar dan PNBP Lainnya Rp206,69 miliar.
Bali Putra
