
BISNISSULAWESI.COM, TARAKAN – Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) yang juga menjabat Kepala Subdirektorat Humas sekaligus Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas ((ZI) Unhas, Ishaq Rahman, didapuk menjadi narasumber dalam Workshop Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Borneo Tarakan (UBT), Senin, 16 November lalu.
Pada kesempatan itu, Ishaq menyebutkan, pembangunan ZI merupakan upaya sistematis untuk mengubah budaya kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan perguruan tinggi. Perubahan harus dimulai dari komitmen seluruh sivitas akademika, khususnya dosen dan tenaga kependidikan, dalam memberikan pelayanan profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ishaq menjelaskan, substansi pembangunan ZI terletak pada perubahan budaya pelayanan yang harus dijalankan konsisten oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan. Pembangunan ZI tidak boleh berhenti pada pembentukan tim, penyusunan dokumen, maupun pemenuhan indikator penilaian.
“Lebih dari itu, setiap individu harus memiliki kesadaran, pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab institusi pendidikan tinggi,” ujarnya.
Perubahan budaya pelayanan perlu tercermin dalam perilaku sehari-hari, mulai kedisiplinan, kecepatan dan ketepatan pelayanan, keterbukaan informasi, kepastian prosedur, hingga integritas dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, pembangunan ZI merupakan proses pembenahan organisasi yang menghadirkan pengalaman pelayanan publik yang semakin baik.
Ishaq juga menekankan bahwa pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) merupakan instrumen untuk mengukur dan melihat sejauh mana proses perubahan telah dilaksanakan oleh unit kerja. Melalui pengisian LKE, setiap unit dapat mengidentifikasi capaian, kekurangan, serta aspek tata kelola yang masih perlu diperbaiki.
“Tujuan utama pembangunan ZI adalah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Ishaq.
Predikat WBK adalah konsekuensi dari perubahan nyata dalam tata kelola dan budaya pelayanan, bukan tujuan yang dikejar semata-mata untuk memperoleh pengakuan administratif.
Saat mmembuka workshop, Dekan FEB UBT, Mohamad Nur Utomo, menegaskan komitmen membangunan ZI melibatkan seluruh program studi.
“Kami ingin memastikan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat bebas penyimpangan, tidak ada gratifikasi, mahasiswa terlayani dengan baik,” kata Prof. Utomo.
Sementara itu, Ketua Tim ZI FEB UBT, Agus Tri Darmawanto, menjelaskan, keterlibatan lintas program studi diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan membangun pemahaman bersama mengenai substansi serta tahapan pembangunan Zona Integritas.
“Saya berharap workshop ini dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman seluruh anggota tim dalam melaksanakan pembangunan ZI, sekaligus mempersiapkan FEB UBT menghadapi proses evaluasi menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” kata Dr. Agus
Bagi Unhas, berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai pembangunan ZI dengan perguruan tinggi lain merupakan bagian dari kontribusi institusi dalam memperkuat tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia. Upaya ini sejalan dengan komitmen Unhas sebagai kampus berdampak, yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian internal, tetapi juga mendorong penyebarluasan praktik baik dan penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan pendidikan tinggi.
Inisiatif tersebut juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh melalui penguatan institusi yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Selain itu, kegiatan ini mendukung SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas tata kelola layanan pendidikan tinggi.
Editor: Bali Putra









