BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Pascamenerima tugas baru sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) 2026, Dr Djaka Kusmartata, SE, MM mengaku, terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara.
Pasalnya, cakupan wilayah kerja yang meliputi 15 satuan kerja (satker) Kota Makassar dan 17 satker kota/kabupaten se-Sulsel, menjadikan perwakilan Kemenkeu Sulsel memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Kemenkeu di daerah.
“Saya siap melanjutkan perjuangan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel sebelumnya (Wibawa Pram Sihombing-Kepala Kanwil DJKN, red) dengan memperkuat sinergi, menjaga integritas, dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara,” ujar Djaka, Selasa (20/01/2025).
Djaka yang juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Kanwil DJBC Sulbagsel), menerima tugas baru sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel 2026, sejak Rabu, 14 Januari lalu. Setelah tahun lalu, jabatan tersebut dipegang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulsel, Wibawa Pram Sihombing.
Serah terima jabatan tersebut, sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 2/MK/SJ.5/2026 tertanggal 7 Januari 2026 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Perwakilan Kemenkeu.
Sebagai Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Djaka berhasil membawa Kanwil DJBC Sulbagsel menutup 2025 dengan capaian positif. Penerimaan, tembus 122,12 persen atau sekitar Rp667,36 miliar dari yang ditargetkan Rp546,49 miliar. Djaka menilai capaian tersebut, tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan daerah yang terus membaik, juga kepatuhan pengguna jasa yang terus membaik.
Penerimaan bersumber dari Bea Masuk Rp507,62 miliar, Bea Keluar Rp51,73 miliar, dan Cukai Rp108,00 miliar.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel 2025, Wibawa Pram Sihombing, menyebutkan, tugas kepala perwakilan tidaklah mudah. Menurut Pram, selaku wakil Kemenkeu di daerah, kepala perwakilan harus mampu mengoordinasikan semua unsur pelaksanaan tugas Kemenkeu yang berada dalam wilayah kerja Provinsi Sulsel.
Bali Putra
