Djaka Kusmartata, “Giliran” Jabat Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel 2026

203
Serah terima jabatan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel dari Wibawa Pram Sihombing (Kepala Kanwil DJKN Sulsel) kepada Djaka Kusmartata (Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel) yang berlangsung di Aula Sanrobone, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar, Rabu, 14 Januari lalu. POTO: ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Kanwil DJBC Sulbagsel), Dr Djaka Kusmartata, SE, MM mendapat giliran menjabat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Kemenkeu Sulsel) tahun 2026. Setelah tahun lalu, jabatan tersebut dipegang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulsel, Wibawa Pram Sihombing.

Serah terima jabatan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel berlangsung di Aula Sanrobone, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar, Rabu, 14 Januari lalu. Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 2/MK/SJ.5/2026 tertanggal 7 Januari 2026 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Perwakilan Kemenkeu. Kegiatan serah terima dihadiri pejabat eselon II dan sejumlah pejabat eselon III di lingkup Kemenkeu Sulsel yang ada di Makassar.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel 2025, Wibawa Pram Sihombing, menyebutkan, tugas kepala perwakilan tidaklah mudah. Menurut Pram, selaku wakil Kemenkeu di daerah, kepala perwakilan harus mampu mengoordinasikan semua unsur pelaksanaan tugas Kemenkeu yang berada dalam wilayah kerja Provinsi Sulsel.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel 2026, Djaka Kusmartata, mengaku siap melanjutkan perjuangan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel sebelumnya dengan memperkuat sinergi, menjaga integritas, dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara.

Cakupan wilayah kerja perwakilan Sulsel meliputi 15 satuan kerja (satker) Kota Makassar dan 17 satker kota/kabupaten se-Sulsel, sehingga menjadikan Perwakilan Kemenkeu Sulsel memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Kemenkeu di daerah.

Bali Putra