BISNISSULAWESI.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mendapat Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023.
Penghargaan ini atas dukungan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan jajarannya pada Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Penghargaan dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI ini, diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).
Penghargaan UHC Award ini menjadi yang pertamakali bagi Pemprov Sulsel. Hal itu bukti komitmen kuat Gubernur Andi Sudirman dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Sulsel.
Adapun kriteria pemerintah daerah yang diberikan penghargaan telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk.
“Per bulan Maret 2023, 97,52% atau 9 juta lebih masyarakat Sulsel yang telah tercover BPJS. Hal itu tidak lepas dari sinergi kami bersama Kabupaten/Kota, termasuk dalam mengalokasikan bantuan keuangan untuk mengcover kepesertaan PBI-APBD,” kata Andi Sudirman.
Untuk tahun anggaran 2023, Andi Sudirman menyebut Pemprov Sulsel kembali menganggarkan Rp217 miliar untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 1,8 juta warga kurang mampu.
“Ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Sulsel dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada hampir seluruh penduduk Sulsel,” sambung Gubernur Sulsel.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Rosmini Pandin menambahkan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan ada beberapa langkah yang dilakukan Pemprov Sulsel.
“Mulai dari menyiapkan dana sharing untuk PBI. Melakukan advokasi ke kabupaten/kota untuk pemenuhan melalui surat edaran Gubernur Sulsel. Serta verifikasi, mencatat dan mendaftarkan cakupan UHC mulai dari tingkat desa,” tambahnya
Wapres KH. Maruf Amin dalam arahannya mengatakan program JKN-KIS menjadi salah satu program strategis nasional sejak 2014. Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai.
“Teruskan dukungan bersama untuk mencapai UHC yang ditargetkan RPJMN 2022-2024 yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN”, katanya.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dalam sambutannya menyampaikan beragam inovasi dan pencapaian luar biasa yang telah diraih dalam Program JKN selama ini tidak lepas dari sinergi yang baik dari peran Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Ini sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah menunjukkan kerja kerasnya dan menunjukkan kinerjanya yang luar biasa di dalam memberikan komitmen di dalam program JKN,” ungkap Muhadjir.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam laporannya juga memberi apresiasi kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam program JKN.
(*)