// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, TAKALAR – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Muh Ilyas serta Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad, melakukan peninjauan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba, di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Minggu (03/12/2023). Pada kesempatan itu, Bahtiar menyempatkan diri berdialog dengan nelayan.
“Kalau kita lihat pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur, serta Pantai Selatan itu potensinya luar biasa dan masalah perikanan dan kelautan ini harus kita dengarkan langsung dari nelayan,” kata Bahtiar
Pertama, terkait kemudahan izin usaha kapal. Hal ini menjadi prioritas untuk diselesaikan. Nelayan masih kesulitan dan masih harus menunggu 2-3 bulan sampai izin kapal selesai.
“Tentu tidak sesuai dengan harapan Presiden yang meminta kemudahan izin usaha. Kenapa yang seperti ini belum selesai. Tentu bahan masukan buat saya untuk mencari solusi,” ujarnya.
Kedua, ketersediaan bahan bakar, nelayan melaut menggunakan solar. Jika tidak ada bahan bakar, masyarakat tidak bisa melaut. Ia menjelaskan, sekarang ada SPBUN yang merupakan stasiun pengisian bahan bakar umum khusus nelayan, yang disiapkan oleh Pertamina atau Patra Jasa. Maka ia mendorong bagaimana dipercepat dan ditambah jumlah volumenya, sehingga tidak menjadi persoalan.
Ketiga, akses permodalan buat nelayan. Keempat, fasilitas pelabuhan perikanan.
“Terutama Pantai Barat. Ini ada kesulitan pada saat angin Barat, kapal-kapal kalau tidak ada penghalangnya langsung laut lepas, akan terhempas dan terpelanting. Maka harus dibuatkan break water, tetapi ini membutuhkan biaya yang besar,” terangnya.
Adapun break water ini, untuk tahap pertama sudah selesai 300 meter lebih. Untuk tahap kedua telah ada anggarannya dari Pemerintah Pusat.
“Walaupun demikian kami dari Pemprov sudah berupaya beberapa hal. Sudah kita lakukan ada Dana Alokasi Khusus untuk break water di daerah ini, patut kita syukuri,” ujarnya.
Kemudahan akses permodalan juga diakui sudah upayakan dan segera menindaklanjuti masukan masyarakat. Khususnya terkait kemudahan perizinan ini dan ketersediaan bahan bakar.
Lanjutnya, jumlah nelayan Sulsel lebih 200 ribu orang. Di Takalar terdapat 16.000 orang. Sehingga, ia mengaku memikirkan hal ini secara khusus.
“Untuk pertama kali dalam sejarah Pemerintahan Sulsel. Teman-teman boleh cek alokasi APBD Sulsel mungkin dalam 5-10 tahun terakhir. Ini untuk sektor kelautan dan perikanan, mungkin di zaman kemimpinan kami dan memberikan perhatian paling tidak untuk rumpon dan terumbu karang buatan,” pungkasnya. (*)
