BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pendekatan dengan kepala daerah terpilih. Itu dilakukan, agar ke depan kepala daerah dapat mengambil kebijakan mewajibkan penanam modal yang menerima izin berusaha, membuka rekening di daerah. Sehingga, semakin banyak jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan, yang tentunya berdampak semakin pendanaan untuk masyarakat.
Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Arif Machfoed, ketika hadir dalam konferensi pers yang digelar Kemenkeu untuk merilis kinerja APBN Sulsel 2024, Jumat (24/01/2025).
Dalam acara yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Arif menyebutkan, semakin banyak pendanaan yang disalurkan di Sulsel, tentu berimbas positif pada perekonomian daerah.
“Kami intens melakukan pendekatan dengan pimpinan daerah terpilih, agar penanam modal yang diberikan izin berusaha, diwajibkan menyimpan sebagian dananya di daerah,” ujar Arif.
Menurut Arif, kebijakan tersebut diberlakukan baik kepada Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan karena sering pemodal membuat rekening terpusat atau satu rekening di kantor pusat.
“Ketika kantor pusat di Jakarta, namun kegiatan usaha di Sulsel, sebaiknya usaha tersebut membuka rekening juga di Sulsel. Jangan terpusat,” sebut Arif seraya mengatakan, di samping agar dapat meningkatkan pendanaan yang disalurkan untuk masyarakat, penerimaan daerah dari pajak juga makin bertumbuh.
Diakui, saat ini masih banyak masyarakat di Sulsel yang masih enggan menyimpan dananya di bank. Terlihat dari lebarnya gap antara total kredit yang disalurkan perbankan di Sulsel dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Di mana, kredit yang disalurkan lebih besar dibanding DPK terhimpun.
Penghimpunan DPK mencapai Rp135,75 triliun, sedangkan kredit yang disalurkan sebesar Rp164,35 triliun yang didominasi kredit produktif sebesar 54,52 persen (Rilis OJK per November 2024, red).
Terkait hal itu, Arif mengakui masih banyak masyarakat Sulsel yang belum terliterasi dengan baik. Di samping juga akibat akses perbankan yang belum sepenuhnya terjangkau, dampak dari kondisi geografis Sulsel.
Belum lagi, ada beberapa daerah yang masyarakatnya, bahkan mulai anak kecil, lebih percaya menyimpan uangnya di koperasi. “Itu tantangan bagi kami. Karena koperasi itu lebih ke usaha, bukan untuk menabung,” sebutnya.
Oleh karenanya, OJK akan terus memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat. Sehingga mereka yang selama ini menyimpan uangnya di rumah yang tentunya lebih berisiko, beralih ke lembaga jasa keuangan. Di samping OJK juga mempersiapkan banyak hal agar DPK semakin meningkat.
Ke depan, Arif mengajak semakin banyak kolaborasi antara Kementerian/Lembaga terkait, karena telah terbukti sinergi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini berdampak pada kinerja ekonomi Sulsel yang relatif lebih bagus.
Ekonomi Sulsel, kata Arif, memiliki sejarah yang bagus terkait pertumbuhan. Pernah mencapai 8 persen, sebagaimana target pemerintah saat ini. Sehingga perlu ada fokus-fokus dalam pengembangannya.
“OJK punya sejumlah program andalan dalam rangka percepatan akses keuangan daerah untuk menumbuhkan ekonomi. Sulsel ini punya potensi yang besar,” katanya.
Tahun ini, OJK menggalakkan program pengembangan kakao, yang mana kakao di Sulsel merupakan terbesar di Indonesia. Untuk itu, diharapkan lembaga jasa keuangan meningkatkan pembiayaan kepada petani agar ekonomi tumbuh lebih baik.
“Tantangan besar saat ini, masih ada kegiatan-kegiatan ilegal seperti judi online dan pinjaman online. Itu harus diatasi bersama-sama. Karena, ekonomi susah tumbuh kalau masih ada kegiatan-kegiatan ilegal semacam itu,” pungkas Arif.
Sementara itu, konferensi pers juga dihadiri Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel yang juga Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto dan turut hadir Kepala Kanwil LPS III Makassar, Fuad Zein serta sejumlah pejabat Kemenkeu Satu Sulsel.
Bali Putra
