// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersalurkan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam 4 bulan terakhir atau hingga April 2024, mencapai Rp5,55 triliun. Mengalami peningkatan 86,85% jika dibandingkan dengan periode sama 2023.
Bank Rakyat Indonesia menjadi bank tertinggi menyalurkan KUR, mencapai Rp4,580 triliun dengan 87.938 debitur. Kemudian Bank Mandiri Rp505,66 miliar dengan 3.627 debitur, Bank Negara Indonesia Rp123,55 miliar dengan 503 debitur, Bank Syariah Indonesia Rp113,68 miliar dengan 765 debitur, PT. Pegadaian Syariah Rp112,89 miliar dengan 5.943 debitur, BPD Sulselbar Rp85,10 miliar dengan 709 debitur, Bank Tabungan Negara Rp19,27 miliar dengan 87 debitur dan Bank Lainnya Rp11,6 miliar dengan 32 debitur.
Kepala Kantor Wilayan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, Supendi menyebutkan, KUR yang tersalurkan tersebut utamanya untuk sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp2,26 triliun.
Kemudian disusul sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran Rp2,05 triliun, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp483,31 miliar, Industri Pengolahan Rp260,46 miliar, Perikanan Rp220,28 miliar dan sektor lainnya Rp274,85 miliar.
“Penyaluran KUR sejauh ini memang masih didominasi sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, walaupun kita tahu, hingga april 2024, sektor ini mengalami pertumbuhan negatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel,” ungkap Supendi kepada wartawan saat merilis kinerja APBN regional Sulsel yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (29/05/2024).
Dikatakan, dampak penyaluran KUR saat ini, baru akan dirasakan beberapa bulan kemudian. Sebagai contoh, KUR 2024, sebagian diantaranya mengarah untuk pengembangan budi daya pisang cavendis yang sedang digencarkan di Sulsel. Beberapa lokasi budi daya, diperkirakan baru mulai panen dua bulan mendatang.
“Setelah itu, baru akan diketahui bagaimana dampak penyaluran KUR ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel,” ujar Supendi dalam konferensi pers yang juga dihadiri Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Zaeni Rokhman dan Plt. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bertua serta moderator Kepala BDK Makassar, Rohmat Wahyudi.
Namun demikian, Supendi mengaku terus mengingatkan pihak terkait agar KUR juga diarahkan untuk sektor perikanan yang notabena potensinya juga besar. Terlihat dari bentangan laut yang sangat panjang di Sulsel. Termasuk juga perikanan air tawar.
“Saat ini, KUR untuk sektor perikanan kan baru Rpp220,28 miliar. Kami ingatkan terus karena selain potensi, sektor ini juga berdampingan dengan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Yang harus dipahami masyarakat adalah, KUR ini uang perbankan berupa pinjaman, bukan bantuan. Karena hingga saat ini, menurut Supendi, masih ada sebagian dari masyarakat yang menganggap KUR adalah bantuan.
“Ada di suatu daerah, masyarakat mau dapat penyaluran KUR dan mereka menyatakan siap. Namun, begitu mengetahui kalau KUR itu pinjaman, mereka kemudian menolak,” cerita Supendi.
Yang membuat KUR Istimewa adalah dari sisi bunga, mendapat subsidi dari pemerintah yag besarannya sesuai jenis KUR dan periode keberapa KUR diterima. Supendi mencontohkan, KUR untuk usaha super mikro, bunganya 3% dari KUR yang disalurkan. Besaran subsidi dari pemerintah 15%. KUR mikro bunganya 6%-9%, subsidinya 10%-7% sesuai frekuensi akad. Begitu seterusnya untuk KUR kecil, KUR khusus dan KUR PMI.
“Yang jelas, subsidinya selalu lebih besar. Sebagai rangsangan agar perbankan bisa menyalurkan. Karena perbankan butuh keyakinan untuk mencegah kredit macet. Di samping itu, ini juga wujud bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat serta upaya menghapus “bank pagi sore” alias rentenir,” jelasnya.
Jumlah KUR yang disalurkan perbankan di Sulsel, besarannya jauh lebih tinggi beberapa kali lipat dibanding dana masyarakat yang tersimpan di bank. Ini, kata Supendi, menunjukkan bahwa inklusi keuangan masyarakat masih rendah. Terbukti, saat kejadian banjir di beberapa daerah bebrapa waktu lalu, ada keluarga yang mengaku kehilangan uang tunai sekitar Rp350 juta yang disimpan dalam kaleng.
“Sebagian masyarakat kita, masih belum mengetahui mengenai keuangan di perbankan. Masih menyimpan uangnya di bawah bantal. Ini yang perlu digaungkan agar masyarakat lebih memahami. Karena simpanan di bank itu ada yang menjamin yakni lembaga penjaminan simpanan (LPS),” tambahnya.
Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp47,87 miliar, meningkat 23,81% (yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp47,52miliar, diikuti sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Rp0,18 miliar, Jasa Pendidikan Rp0,11 miliar dan Industri Pengolahan Rp0,06 miliar.
Bali Putra
