BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus melakukan upaya untuk meningkatkan volume Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi salah satu penyalur pinjaman kepada konsumen.”Program tersebut untuk membantu nasabah yang ingin memiliki rumah guna mendukung program sejuta rumah yang telah dicanangkan oleh Pemerintah 2015,” kata Ananta Wiyogo, Dirut PT Sarana Multigriya Finansial Pembiayaan , saat BPD Gathering, Selasa (21/11/2017) di Makassar.
Bagi SMF, dukungan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mendorong dan memperluas kesempatan masyarakat dalam memiliki rumah yang layak di berbagai pelosok Indonesia. Karena itu, lanjut Ananta, sesuai dengan Program Kerja Perseroan di tahun ini, Program Pembiayaan terus dilakukan dengan memperluas jangkauan pembiayaan kepada seluruh BPD di Indonesia, khususnya di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia. “Saat kami bekerjasama dengan 26 Bank BPD, di antaranya 11 BPD mendapatkan pembiayaan SMF, dan tercatat 15 BPD melakukan MoU, SMF melakukan kegiatan berupa pelatihan KPR baik secara kolektif maupun ekslusif di masing-masing BPD,” katanya.
Selain itu, katanya, untuk mendorong penyaluran KPR di daerah, SMF juga telah menyusun dan menyerahkan Standard Prosedur Operasi (SPO) KPR BPD SMF, SPO Kredit Modal Kerja Konstruksi Perumahan SMF (KMK – KP SMF). Selain itu, SPO Pembiayan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah, yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia, (Asbisindo), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
Sekjen Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Edy Rizliyanto, mengungkapkan BPD memiliki jaringan pelayanan yang luas di masing-masing daerah. “Selain itu, BPD sebagai sistem perbankan lokal dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumahan, BPD cenderung lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Edy, peran BPD sangat sentral dalam meningkatkan perekonomian daerah yang secara simultan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah dan mensukseskan Program Sejuta Rumah, diperlukan fasilitas KPR yang terjangkau dan mudah diakses.
Apalagi, tingginya kebutuhan akan perumahan merupakan pangsa pasar yang besar bagi BPD, khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut sejalan dengan transformasi BPD yang dicanangkan oleh Pemerintah.
Kedepan, menurut Edy, bisnis pembiayaan KPR dapat menjadi salah satu produk unggulan bagi BPD dalam mengembangkan bisnis di daerahnya. Namun tidak dapat dipungkiri adanya keterbatasan kapasitas pengelolaan dan pendampingan dana jangka menengah dan panjang dalam Program Pembiayaan KPR BPD. “Selama ini, belum banyak BPD yang menjadi penyalur KPR,” katanya. / Mohamad Rusman