BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Total nilai barang milik negara (BMN) di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp222,35 triliun, bertambah Rp6 triliun dibanding hingga akhir 2023 sebesar Rp216,35 triliun.
BMN berupa tanah senilai Rp156,57 triliun (Rp155,87 triliun pada 2023), kemudian bangunan Rp17,75 triliun (Rp14,37 triliun pada 2023), peralatan dan mesin Rp7,6 triliun (Rp5,77 triliun pada 2023), jalan, irigasi dan jaringan Rp31,47 triliun (Rp29,90 triliun pada 2023), kontruksi dalam pengerjaan Rp7,54 triliun (Rp10,39 triliun pada 2023), serta aset tetap lainnya dan aset tak berwujud Rp1,41 triliun dari Rp0,75 triliun pada 2023.
Kepala Kantor Wilayan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sulseltrabar yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel, Wibawa Pram Sihombing menyebutkan, bertambahnya luasan tanah untuk pembangunan jalan Kereta Api (KA) Makassar – Parepare dan kenaikan nilai buku atas aset. Kemudian bertambahnya gedung dan bangunan, pascaselesainya pembangunan Bendungan Pammakullu, beberapa waduk dan irigasi terkait.
“Termasuk bangunan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo,’ kata Wibawa Pram Sihombing pada konferensi pers yang digelar Kantor Kementerian Keuangan Sulsel untuk merilis Kinerja APBN Regional Sulsel hingga 31 Desember 2024, Jumat (24/01/2025).
Dalam konferensi pers yang juga dihadiri Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi, Kepala DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Sulselbar, Arif Machfoed, Kepala LPS III Makassar, Fuad Zein serta sejumlah pejabat Kemenkeu Satu Sulsel, Wibawa Pram Sihombing menambahkan, peralatan dan mesin bertambah karena ada pengadaan alutsista TNI berupa dua unit pesawat tempur dan 1 unit kapal patrol AL.
Kemudian jalan, irigasi dan jaringan, bertambah pascaselesainya pembangunan 27 ruas jalan dengan panjang 201 km dan sebuah jembatan di Pangkep dengan panjang 300 meter. Aset tak berwujud dan aset tetap lainnya, berupa software dan hasil kajian di KemenPUPR dan Peta Zona Nilai Wilayah pada Kantor Pertanahan.
Sementara itu, terkait penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan BMN hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp21,87 miliar dan pemindahtanganan BMN Rp13,99 miliar. Pemanfaatan BMN berupa sewa ATM, kantin, kios/toko, koperasi, gedung pendidikan, sewa perkantoran, sewa aula, waterboom dan telekomunikasi. Sedangkan pemindahtanganan BMN berupa penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah pusat.
Sedangkan Penerimaan PNBP dari Lelang hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp43,9 triliun. Lelang dilaksanakan secara online melalui Portal Lelang Indonesia (portal.lelang.go.id) untuk menjamin pelaksanaan lelang yang aman, objektif, akuntabel dan transparan.
Crash Program Keringanan Utang merupakan amanat Undang-Undang APBN 2024, sebagai wujud peran APBN membantu debitur kecil/pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 untuk menyelesaikan utangnya kepada Negara. Hingga Desember 2024, 52 debitur melunasi utang melalui program Keringanan Utang dengan total jumlah keringanan utang yang diberikan mencapai Rp2,4 miliar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 47/2024, Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara Macet dapat dilakukan dengan potensi nilai sebesar Rp960,51 juta outstanding PN.
Bali Putra
