BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Memastikan kualitas dan akurasi pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memantau langsung pelaksanaan survei di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar, Kamis dan Rabu (12 dan 18/02/2026)
Pemantauan dilakukan di sejumlah kabupaten seperti Takalar, Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng (12 Februari), dan Kabupaten Gowa (18 Februari). Sebelumnya, di awal Februari 2026, pemantauan dilakukan di Kabupate Maros (Sulsel) dan Polewali Mandar (Sulbar).
Pemantauan dihadiri langsung Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, Kepala BPS sulsel, Aryanto, dan Kepala LPS Wilayah 3, Fuad Zaen.
“Kami ingin memastikan proses survei berjalan sesuai metodologi dan standar, sehingga data yang diperoleh akurat,” ujar Muchlasin.
Sebagai otoritas yang memiliki tugas pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK memandang SNLIK sebagai instrumen penting untuk memotret tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Hasil survei ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, program edukasi, serta perluasan akses keuangan yang lebih tepat sasaran, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang melek keuangan, terlindungi, dan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif
“SNLIK merupakan survei strategis yang secara rutin dilaksanakan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia,” sebutnya.
Melalui SNLIK 2026, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi landasan dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menyampaikan, peran petugas lapangan menjadi bagian penting dalam memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat.
“Dalam pelaksanaan survei, petugas lapangan menjadi agen literasi, yang tidak hanya mengumpulkan data, juga mengedukasi responden sehingga cakupan edukasi semakin luas dan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” ujar Aryanto.
Senada dengan hal tersebut, Kepala LPS Wilayah 3, Fuad Zaen, menegaskan komitmen LPS mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui SNLIK 2026.
Dikatakan, tahun ini LPS bergabung bersama OJK dan BPS untuk memperoleh gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang akan menjadi pedoman bagi OJK dan LPS dalam menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Tentu saja hal ini merupakan salah satu sarana edukasi kepada masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk menyimpan penghasilan di bank demi keamanan, serta memahami bahwa simpanan di bank dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Fuad.
Editor: Bali Putra
