// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP 2024 di Ballroom Gedung Mina Bahari Lantai 1, 25 – 26 Juli 2024. Mengusung tema “Akselerasi Transformasi Pengelolaan Informasi Mendukung Kebijakan Prioritas Ekonomi Biru”.
Kegiatan ini dirangkaikan penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Unit kerja KKP yang berkualifikasi informatif oleh Sekretaris Jenderal KKP.
Pada kesempatan tersebut, BPPMHKP Makassar merupakan salah satu unit kerja BPPMHKP yang menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kualifikasi Informatif yang diserahkan langsung Sekjen KKP, Komjen (Pol) Prof. Rudi Heriyanto Adi Nugroho. Penghargaan tersebut diterima bersama 73 unit kerja lingkup KKP dan dirangkaikan dengan Kick Off Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2024.
Kegiatan ini sendiri dihadiri Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro dan dilanjutkan dengan talk show yang menghadirkan narasumber Abdul Rahman Ma’mun dari Komisi Informasi Pusat dengan materi Potret tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Ada juga Fardilla Astari dengan materi Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Publik Tentang Keterbukaan Informasi.
Sebagaimana diketahui, implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada penyelenggara pelayanan publik, akan berdampak kepada kinerja organisasi. Dengan terbukanya informasi, dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan.
Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, karena semua informasi sudah terbuka, sehingga semua orang mengetahui kondisi organisasi secara utuh. Selanjutnya, diharapkan akan meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, sehingga hasil dari pelaksanaan keterbukaan tersebut akan membawa instansi untuk mendorong dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance.
