// ]]> -->
BISNIS SULAWESI, MAKASSAR – Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan, Hendra Nick Arthur menyayangkan adanya penolakan terkait penerapan destinasi wisata halal di Sulawesi Selatan, salah satunya di Kabupaten Toraja.
Apalagi menurut Hendra, momentum politik seperti ini sangat mungkin digunakan oleh oknum politisi untuk menarik perhatian masyarakat.
Hal inilah yang kemudian membuat BPPD berinisiatif untuk menggelar Sultan Halal Festival, untuk meyakinkan kabupaten dan kota di Sulsel bahwa destinasi wisata halal justru akan menambah nilai positif dari pariwisata suatu daerah.
“Kenapa kami gelar kegiatan ini karena kami ingin meyakinkan buat kabupaten/kota di Sulsel, bahwa wisata halal itu bukan yang seperti politisi pikirkan. Kami berharap, apa yang terjadi di Toraja, setelah Bulan April pencoblosan (pemilu), opini seperti itu sudah hilang. Karena kami lihat itu hanya isu-isu temporer. Mungkin karena ada momentum pilpres dan pileg, mungkin menggunakan isu itu menarik perhatian,” beber Hendra.
Selain itu, Hendra juga menyayangkan sikap oknum politisi yang mengambil kesempatan dengan menggunakan wisata halal sebagai komoditas politik.
“Makanya kami sayangkan juga di Toraja, kenapa politisi gunakan gimmick-gimmick halal tourism untuk dijadikan komoditas politik. Saya fikir Bupati ini dalam kondisi terdesak, apalagi dalam situasi politik yang kurang bagus, jadi mungkin stelah pilpres lah kita buat konsolidasi lagi. Kita dibantu juga dari kementerian,” tandas Hendra.
Syamsi Nur Fadhila
