// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR – Ada kabar gembira bagi guru. Sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa tenaga pendidik, maka pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama Pemprov Sulsel segera membangun perumahan untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan hunian bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah ini.
Berdasarkan data Pemprov, tercatat saat ini ada kurang lebih 20% dari 16.000 guru berstatus PNS yang belum memiliki rumah. “Perumahan ini nantinya dapat menggunakan skema KPR FLPP karena guru PNS kalau dilihat dari pendapatannya masih tergolong Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin.
Sekedar mengingatkan kembali, Kredit Pemilikan Rumah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau yang sering disebut KPR FLPP merupakan skema pembiayaan perumahan yang disubsidi Pemerintah. Melalui skema ini, masyarakat bisa memiliki rumah hanya dengan membayar DP mulai 1% dan bunga tetap sebesar 5% dalam jangka waktu hingga 20 tahun. Syarat untuk dapat memperoleh KPR FLPP ini adalah masyarakat dengan penghasilan tidak lebih dari Rp4 Juta dan belum memiliki rumah sama sekali.
Syarif menjelaksan, bahwa nantinya perumahan bagi guru ini selain dapat diperoleh dengan skema KPR FLPP, akan diberikan juga bantuan uang muka sebesar Rp4 Juta. Tidak hanya itu, PNS yang telah bekerja selama 5 tahun juga dapat memanfaatkan Bantuan Tabungan Perumahan (Bapertarum).
Demi penyediaan perumahan bagi guru tersebut, Pemerintah menunjuk Perumnas untuk melakukan pembangunan. “Perumnas harus segera cari lahan yang sesuai. Harga dari Perumnas ini juga harus lebih murah, Karena Perumnas memang ditugaskan untuk membangun rumah murah,” jelas Syarif.
Meski demikian, tidak menutup kemungkinan pembangunan juga dilakukan oleh pengembang lain yang siap membangun. “Asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah. Karena ini cukup banyak yang akan dibangun,” lanjutnya.
Dalam mendukung pembangunan rumah murah ini, Ditjen Penyediaan Perumahan juga siap untuk menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas bagi perumahan tersebut sehingga dapat menekan harga jual rumah. “Harga rumah kan ditentukan oleh pengembang. Tapi yang paling penting adalah hasilnya harus sesuai, baik dari luasan maupun kualitas bangunan. Jangan sampai nanti harga ditekan murah, tapi masih ada biaya peningkatan kualitas. Itu sama saja membohongi masyarakat,” tegasnya. / Komang Ayu
