// ]]> -->
BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR — Mengawali karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 1985, Ismail Hajiali memulai karirnya dari bawah, dengan menjadi seorang staf, hingga dipercaya mememgang amanah sebagai Kepala Seksi, menyusul Sekretaris Kepala Dinas. Hingga akhirnya dipercaya oleh Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto memegang jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Makassar.
“Saya menjadi PNS melalui jalur tes yang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar. Alhamdulliah, dari 3.000 peserta tes, saya termaksud yang dinyatakan lulus,” ujarnya.
Pada Mei 2016, Ismail dipercaya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar. Sampai akhirnya ditetapkan sebagai pejabat definitif Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar.
Sebelum memimpin Dinas Kominfo Kota Makassar, bapak yang hobi bermain olahraga bulutangkis ini, pernah bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. Juga bekerja di Rumah Sakit Umum Daya, dan berhasil meningkatkan statusnya dari rumah sakit umum, menjadi pelayanan umum daerah.
Selama masa kepemimpinannya sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, ada dua hal monumental yang telah dikerjalan. Ismail sukses membawa Makassar, mewakili Indonesia masuk di jaringan kota cerdas. Selain itu, Kota Makassar juga menjadi tuan rumah gerakan menuju 100 smart city yang ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara perwakilan pemerintah pusat dengan 25 pemimpin daerah yang terpilih sebagai peserta tahap pertama.
“Sesuai dengan tagline kota makassar Sombere Smart City, dengan visi menjadi kota dunia yang nyaman untuk semua. Tentu menjadi tujuan tersendiri yang mau di capai dalam waktu 5 tahun. Selama kurun waktu 2 tahun bertugas di Kominfo, Alhamdulillah kami berhasil mewujudkan sombere smart city, men-support bidang teknologi dan informasi,” tuturnya.
Untuk menghadapi kedepan, dengan teknologi semakin canggih, kami berusaha membuat layanan-layanan untuk masyarakat berbasis data digital, baik di rumah sakit maupun di pelayanan umum lainnya. Kedua, pajak terintegrasi. Jadi orang tdak perlu lagi mengantri dalam pembayaran digital./Komang Ayu
