Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Yuk Simak Syarat dan Ketentuannya

58

 

 

Oleh: Nur Fitri

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) belum lama ini menerbitkan aturan yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100%. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi Wajib Pajak karena memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya dengan sanksi yang relatif kecil atau tanpa sanksi administrasi.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 tahun 2026.  Kabar baiknya pula dengan diterbitkannya Nomor 71 tahun 2026 sebagai bentuk penyempurnaan PMK 118 Tahun 2024, pembayaran utang pajak yang semula diperhitungkan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksinya saat ini telah diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak yang belum dibayar sehingga pembayaran utang pajak yang dilakukan dalam rangka mengikuti program Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai KEP-239/PJ/2026 akan didahulukan untuk pembayaran pokok pajak sehingga atas sanksinya dapat diajukan pengurangan atau penghapusan.

Dalam aturan tersebut, pengurangan sanksi pada sejumlah skema mensyaratkan pelunasan pokok pajak terutang. Dengan demikian, insentif tersebut berfokus pada sanksi administratif, bukan penghapusan pokok utang pajak. Sanksi administrasi yang timbul dapat dikurangi atau dihapus sepanjang persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi.

Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi dapat dimanfaatkan atas kondisi tertentu, mulai dari keterlambatan pembayaran dan pelaporan, pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), sanksi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) tertentu serta sanksi administrasi terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atas harta yang kurang diungkap.

Pada KEP-239/PJ/2026 memuat tujuh kelompok sanksi, yang oleh lampirannya dibagi kedalam empat ranah. Pertama ranah basis data mencakup mereka yang baru mendaftar atau baru dikukuhkan sebagai PKP selama periode program, kedua ranah pengawasan kepatuhan mencakup sanksi keterlambatan lapor, pembetulan, dan keterlambatan bayar atas SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 serta SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang disampaikan selama 8 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027.

Ketiga dan keempat yaitu ranah pemeriksaan dan penagihan mencakup sanksi dalam SKP dan STP, baik yang terbit sebelum 8 Oktober 2026 maupun selama periode program, termasuk denda administratif PBB sedangkan untuk SKP atas harta yang belum atau kurang diungkap dalam Program Pengungkapan Sukarela yang terbit sampai 31 Desember 2027.

Besaran keringanannya disusun bertingkat menurut waktu. Dalam sejumlah skema, Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi sebesar 100%, sedangkan pada periode berikutnya besaran pengurangan dapat turun menjadi 50% atau 25%. Penghapusan 100% hanya berlaku bila SPT normal ataupun pembetulan yang berstatus kurang bayar disampaikan atau pokok pajak dilunasi sampai 31 Desember 2026. Setelah itu, keringanan turun menjadi 50% pada Januari sampai Maret 2027 dan 25% pada April sampai Juni 2027.

Untuk SKP dan STP yang baru terbit selama periode program yang menjadi acuan adalah tanggal terbit, pengurangan sanksi 100% bila pokok dilunasi dalam satu bulan, 50% dalam dua bulan, dan 25% sesudahnya.

Lain halnya dengan sanksi yang tidak lagi bergantung pada pelunasan pokok, karena pokoknya sudah lunas, tidak terdapat pokok pajak atau SPT-nya sudah disampaikan sebelum 8 Oktober 2026 Untuk sanksi semacam ini, pengurangannya 90% dengan membayar 10% sanksi dibayar sampai 31 Desember 2026 atau dalam satu bulan sejak STP terbit, dan 75% dengan membayar 25% sanksi dibayar sejak 1 Januari 2027 sampai dengan 30 Juni 2027 atau telah lewat satu bulan sejak STP/SKP terbit.

Salah satu persyaratan fasilitas ini adalah Wajib Pajak tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya. Apabila upaya hukum telah diajukan, wajib pajak harus mencabutnya terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyertakan surat pernyataan atas upaya tersebut dan hal penting lainnya yaitu disertakannya surat pernyataan bahwa atas sanksi tersebut merupakan kekhilafan Wajib Pajak.

Perlu diketahui bahwa batas pengajuan permohonan sampai dengan 1 Oktober 2028, dan batas pembayaran, pelaporan atau pembetulan SPTnya untuk sebagian besar kategori jatuh pada 30 Juni 2027 (untuk SKP terkait PPS sampai dengan 31 Desember 2027). Untuk itu Wajib Pajak perlu memperhatikan tenggat waktu tersebut agar mendapatkan pengurangan sanksi yang maksimal sesuai yang diinginkan.

Kebijakan ini dapat menjadi langkah untuk membangun kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Konsep tersebut mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa harus menunggu proses penyelesaian sengketa atau upaya hukum.

Penghapusan sanksi administratif berpotensi mendorong wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya. Dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak dapat berfokus pada pembayaran pokok pajak sesuai persyaratan yang berlaku tanpa harus menanggung seluruh sanksi administratif. Kebijakan ini juga dapat membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa terlalu membebani arus kas perusahaan karena jika Wajib Pajak menempuh langkah sengketa pajak seringkali mengganggu arus kas perusahaan.

Hal ini mencakup kepentingan negara dan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. Negara memperoleh penerimaan melalui pembayaran pokok pajak dan pembayaran sebagian sanksi administratif, sedangkan Wajib Pajak memperoleh keringanan atas konsekuensi administratif yang melekat. Namun keringanan ini merupakan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban, bukan jaminan bahwa pelanggaran serupa akan terus memperoleh toleransi di masa mendatang.

Sebaiknya Wajib Pajak menjadikan ini momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Langkah pertama adalah menelaah kembali SPT Tahunan dan SPT Masa yang telah disampaikan, mengidentifikasi potensi kekurangan pembayaran atau pelaporan, serta memeriksa SKP dan STP yang masih memiliki kewajiban penyelesaian.

Setelah itu, wajib pajak perlu memastikan apakah kewajiban yang ditemukan termasuk dalam cakupan program, menyiapkan pembayaran pokok pajak serta dokumen yang dipersyaratkan. Seluruh langkah tersebut harus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan KEP-239/PJ/2026 dan persyaratan pelaksanaannya.

Pada akhirnya, keberhasilan program tidak ditentukan semata-mata oleh besarnya sanksi yang dihapus. Keberhasilan yang sesungguhnya yaitu kebijakan ini dapat mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajibannya sekaligus membangun perilaku patuh untuk jangka panjang.

Penulis: Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.