OJK dan UNODC Perkuat Kerja Sama Regional, Hadapi Peningkatan Kejahatan Aset Kripto

66
forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan OJK di Yogyakarta, dibuka, Rabu, 18 November 2026. POTO: ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang sepakat memperkuat kerja sama dalam menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang semakin berkembang di tingkat regional dan internasional.

Kesepakatan terjalin dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan di Yogyakarta, Rabu, 18 November 2026.

Pertemuan yang digelar OJK, 18 – 20 November dibuka Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso bersama Cybercrime Programme Officer, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Himal Ojha.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso. POTO: ISTIMEWA

Ini merupakan forum bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi risiko yang berkembang di tingkat regional dan internasional.

“Perkembangan teknologi keuangan, khususnya AKD-AK telah membuka berbagai peluang baru dalam pengembangan sektor keuangan. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan risiko penyalahgunaan teknologi keuangan aktivitas ilegal yang semakin kompleks, beragam, dan melintasi batas yurisdiksi,” ujar Adi.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi.

“Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” sebutnya.

Menurut Adi, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan aturan dan kesiapan pengawasan di masing-masing negara menjadi tantangan dalam penanganan aktivitas ilegal.

Salah satunya tercermin dari penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata, sehingga informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.

Untuk itu, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum, yang didukung mekanisme pertukaran informasi lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk penelusuran transaksi.

Penguatan Kolaborasi Regional dan Internasional 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting diikuti perwakilan berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura, serta melibatkan perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang dan Amerika Serikat.

Forum ini menghadirkan perwakilan otoritas pengawas sektor keuangan, antara lain Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.

Selain itu, kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.

Selama pelaksanaan pertemuan tersebut, para delegasi membahas berbagai isu strategis, antara lain perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, kejahatan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.

Pembahasan juga mencakup perkembangan regulasi masing-masing negara (country updates), pertukaran informasi dengan sektor swasta, studi kasus penegakan hukum, serta diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional.

Melalui forum ini, OJK dan UNODC diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi risiko kejahatan keuangan digital.

Penyelenggaraan kegiatan ini menegaskan komitmen OJK untuk terus berpartisipasi aktif dalam kerja sama regional dan internasional guna mendukung pertumbuhan industri AKD-AK yang inovatif dan berintegritas, serta mengedepankan pelindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Editor: Bali Putra