Tak Dilengkapi PBG, Distaru Makassar Segel Bangunan di Jalan Goa Ria

52
Distaru Kota Makassar melakukan penyegelan bangunan yang tidak dilengkapi PBG. POTO: ISTIMEWA

 

BISNISSULAWESI.COM, MAKASSAR –Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar melakukan penyegelan terhadap bangunan di Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Biringkanaya, Kota Makassar, Senin 16 November 2026.

Penyegelan dilakukan karena bangunan dengan peruntukkan usaha food court, karena belum merampungkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sementara aktivitas pembangunan terus berlangsung.

Penyegelan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, dengan No.800.1.11.1/2993/DISTARU/XI/2026 kepada Tim Penertiban Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Kemudian, mewakili Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Distaru Makassar, Hermin S.T selaku Koordinator Wilayah I, memimpin penyegelan tersebut dibantu 40 orang Tim Penertiban Bangunan Distaru Kota Makassar.

POTO: ISTIMEWA

Setelah sebelumnya, telah dua kali melayangkan surat teguran yakni surat teguran pertama di Oktober 2026, dan surat teguran kedua di awal November 2026. Namun, tidak adanya etikad baik pemilik bangunan untuk memenuhi kewajiban.

“Bangunan yang disegel dengan peruntukan usaha food court. Hanya saja tidak merampungkan PBG, sementara aktivitas pembangunan di lokasi masih terus berlangsung,” ujar Hermin.

Ia menegaskan, setiap pembangunan di kota Makassar, baik non berusaha ataupun berusaha, wajib memiliki PBG atau sebelumnya IMB. Bukan sekedar memilik, namun pembangunannya harus tetap berada dalam jalur IMB/PBG itu sendiri.

“Kalau ijinya rumah tinggal, yah peruntukkannya harus rumah tinggal, jangan dijadikan sebagai tempat usaha,” ujar Hermin.

Beliau juga menyampaikan, kegiatan pengontrolan dan pengawasan kegiatan pembangunan akan terus dilakukan.

Distaru Kota Makassar melalui Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang setiap hari menerjunkan personilnya untuk melaksanakan pengawasan di 14 Kecamatan. Hal tersebut dilakukan guna untuk meminimalisir pelanggaran kegiatan pembangunan di Kota Makassar.

Editor: Bali Putra