BISNISSULAWESI.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. Selanjutnya, OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyumas, Kamis, 12 November 2026.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo dalam keterangan tertulis menyebutkan, penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan upaya OJK memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan guna menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat.
Kedua tersangka, TR (Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat) dan AHK (Pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS). Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan.
Dugaan penyimpangan terjadi periode Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian Rp1,72 miliar.
“Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah,” jelas Wahyu.
Atas dugaan perbuatannya, TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Wahyu menambahkan, OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.
“Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional,” tutup Wahyu.
Editor: Bali Putra
